Gusdurian Jepara Kecam Hak Angket DPR RI

Murianews, Jepara - Tekanan terhadap langkah gerak lembaga anti rasuah (anti korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadikan negeri ini terbebas dari rampok-rampok uang negara lagi-lagi coba dilakukan DPR RI. Pada Jumat lalu (28/4/2017) Dewan Perwakilan Rakyat melalui Fahri Hamzah telah mengetok palu untuk melakukan proses hak angket terhadap KPK. Keputusan untuk melakukan hak angket sangat disayangkan oleh Gusdurian Jepara. Gusdurian Jepara menilai 26 Dewan yang melakukan hak angket kurang memahami UU MD3 pasal 79 ayat 3 bahwa hak angket hanya bisa dilakukan kepada pemerintah dan lembaga pemerintah non kementerian, Sedangkan KPK bukan merupakan pemerintah. “DPR salah alamat untuk melakukan hak angket terhadap KPK, hak angket hanya bisa dilakukan untuk lembaga pemerintah. Jika dipaksakan proses politik melalui hak angket berpotensi untuk membatalkan proses hukum yang sedang dilakukan KPK,” kata Dofri Sofwatul Anam, Koordinator Gusdurian Jepara di rilisnya ke MuriaNewsCom, di Jepara, Minggu (30/4/2017). Hak angket terhadap KPK bermula dari protes yang dilakukan sejumlah anggota Komisi III terhadap KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi bancaan proyek e-KTP yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun di pengadilan Tipikor Jakarta. Alasan yang dilontarkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota komisi III. Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka dalam pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Dengan tekanan terhadap lembaga anti rasuah (KPK) untuk menuntaskan kasus e-KTP  dengan melakukan hak angket artinya DPR melakukan intervensi terhadap kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Atas Fakta tersebut Gusdurian Jepara menyatakan sikapnya. Yakni mengecam segala bentuk pelemahan terhadap KPK termasuk yang dilakukan DPR untuk melakukan hak angket. Mereka juga mendukung KPK untuk tidak melakukan panggilan angket karena batal demi hukum. Pihaknya mendukung KPK secara penuh untuk mengusut dan menuntaskan kasus e-KTP yang melibatkan aktor-aktor politik nasional. Editor : Akrom Hazami