Gaya kekinian ini, merujuk kepada satu hal. Yakni setiap pejabat di Kudus harus melek teknologi informasi dan komunikasi. ”Saya ingin semua pejabat kekinian. Yang paham IT dan bisa melayani semua keluhan, serta memberikan informasi untuk masyarakat secara online,” tegas bupati.
Menurutnya, reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance. Yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
”Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi, memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat,” tutur bupati.
Dengan kondisi ini, bupati mengatakan jika pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat, untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan. Serta mudah diakses dari mana saja, bahkan kapan saja.
Terlebih dengan adanya UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
Bupati mengatakan, di Kudus sudah diterapkan cyber city. Sehingga masyarakat bisa secara luas mengetahui dan memberikan masukan serta penilaian, terhadap kinerja bupati dan aparatnya.
”Hidup ini seperti dalam akuarium, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Publik bisa melihat semuanya,” imbuh bupati yang kini menyelesaikan program S3 Doktoral Ilmu Sosial Undip ini.Untuk itulah, dirinya kini menggagas aplikasi berbasis android yang sangat mudah digunakan semua kalangan masyarakat. Yakni aplikasi Menjaga Amanah Rakyat (Menara). ”Dengan aplikasi ini, tidak ada satu pun yang tidak bisa diakses. Selain itu, masyarakat bisa memberikan penilaian semua kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” tegas pria yang juga ketua pembina Forum UMKM Jawa Tengah tersebut.Sehingga dengan penerapan aplikasi ini, bupati bisa memberikan penilaian secara objektif. Karena hanya melihat rekap atau catatan respon dari masyarakat terhadap semua hal yang terkait dengan kinerja SKPD.”Masyarakat secara terbuka bisa memberikan peringkat kepuasan dengan memberikan masukan pada sistem tersebut. Inilah yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja yang berimbas pada nominal TPP yang diterima pegawai. Diharapkan apa yang sudah dilakukan itu, bisa menginspirasi daerah lain di Indonesia,” imbuhnya.
Editor: Merie
Murianews, Kudus – Inilah satu hal yang harus dimiliki siapa saja yang ingin menjadi pejabat di Kabupaten Kudus. Yakni gaya kekinian, yang merupakan perintah langsung dari Bupati Kudus H Musthofa.
Gaya kekinian ini, merujuk kepada satu hal. Yakni setiap pejabat di Kudus harus melek teknologi informasi dan komunikasi. ”Saya ingin semua pejabat kekinian. Yang paham IT dan bisa melayani semua keluhan, serta memberikan informasi untuk masyarakat secara online,” tegas bupati.
Menurutnya, reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance. Yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
”Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi, memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat,” tutur bupati.
Dengan kondisi ini, bupati mengatakan jika pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat, untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan. Serta mudah diakses dari mana saja, bahkan kapan saja.
Terlebih dengan adanya UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
Bupati mengatakan, di Kudus sudah diterapkan cyber city. Sehingga masyarakat bisa secara luas mengetahui dan memberikan masukan serta penilaian, terhadap kinerja bupati dan aparatnya.
”Hidup ini seperti dalam akuarium, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Publik bisa melihat semuanya,” imbuh bupati yang kini menyelesaikan program S3 Doktoral Ilmu Sosial Undip ini.
Untuk itulah, dirinya kini menggagas aplikasi berbasis android yang sangat mudah digunakan semua kalangan masyarakat. Yakni aplikasi Menjaga Amanah Rakyat (Menara). ”Dengan aplikasi ini, tidak ada satu pun yang tidak bisa diakses. Selain itu, masyarakat bisa memberikan penilaian semua kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” tegas pria yang juga ketua pembina Forum UMKM Jawa Tengah tersebut.
Sehingga dengan penerapan aplikasi ini, bupati bisa memberikan penilaian secara objektif. Karena hanya melihat rekap atau catatan respon dari masyarakat terhadap semua hal yang terkait dengan kinerja SKPD.
”Masyarakat secara terbuka bisa memberikan peringkat kepuasan dengan memberikan masukan pada sistem tersebut. Inilah yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja yang berimbas pada nominal TPP yang diterima pegawai. Diharapkan apa yang sudah dilakukan itu, bisa menginspirasi daerah lain di Indonesia,” imbuhnya.
Editor: Merie
