Jembatan yang dibangun masyarakat secara swadaya pada 1992 tersebut ambrol, karena diterjang banjir yang melanda kawasan Desa Sitimulyo pada 15 November 2016 lalu. Akibatnya, jembatan yang menjadi jalur utama peternakan dan pertanian putus.
Karena itu, masyarakat saat ini membangun jembatan darurat dari bambu untuk sementara waktu. Kendati begitu, jembatan darurat tidak bisa menampung beban yang biasa dijadikan warga sebagai jalur pertanian dan peternakan. Akibatnya, jalur yang selama ini menopang perputaran ekonomi di kawasan setempat tersendat sementara.
"Jembatan ini menjadi akses penting dari Pucakwangi menuju Jaken. Oleh sebab itu, kami langsung melakukan sidak untuk meninjau langsung kondisi jembatan. Kami sudah bahas dengan anggota Komisi D dan kami nyatakan ini adalah darurat bencana," kata Kartina.
Dia menuturkan, pihak provinsi bisa membantu pembangunan jembatan tersebut dengan kategori darurat bencana. Pasalnya, APBD murni Jawa Tengah 2017 sudah diputuskan, termasuk APBD Kabupaten Pati 2017.
"Kalau kita bantu untuk anggaran APBD murni sudah tidak mungkin. Satu-satunya solusi membangun jembatan yang menjadi akses penting ini adalah dengan memasukkan ke dalam kategori darurat bencana. Kami berharap agar segera diproses, untuk menghadap Plt Bupati Pati Budiyono yang berwenang mengeluarkan surat tanggap bencana," ujar Ina.Kepala Desa Sitimulyo Agus Sulistyo mengaku sangat berharap agar jembatan tersebut bisa segera dibangun. Jembatan itu lama menjadi jalur ekonomi penduduk Kecamatan Jaken dan Pucakwangi. Sejak ambrol karena diterjang banjir besar, jembatan tersebut hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.Padahal, sebagian besar penduduk setempat yang bekerja di bidang pertanian dan peternakan menggunakan jembatan tersebut sebagai jalur utama dalam bekerja. Lantaran tidak ada alokasi untuk pembangunan jembatan tersebut, pihaknya berharap pemerintah provinsi bisa segera membangunnya.
Editor : Kholistiono
Murianews, Pati - Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Kartina Sukawati meninjau jembatan ambrol yang menghubungkan Desa Sitimulyo, Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Jaken, Senin (21/11/2016). Mereka datang bersama sejumlah anggota Komisi D Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Pati.
Jembatan yang dibangun masyarakat secara swadaya pada 1992 tersebut ambrol, karena diterjang banjir yang melanda kawasan Desa Sitimulyo pada 15 November 2016 lalu. Akibatnya, jembatan yang menjadi jalur utama peternakan dan pertanian putus.
Karena itu, masyarakat saat ini membangun jembatan darurat dari bambu untuk sementara waktu. Kendati begitu, jembatan darurat tidak bisa menampung beban yang biasa dijadikan warga sebagai jalur pertanian dan peternakan. Akibatnya, jalur yang selama ini menopang perputaran ekonomi di kawasan setempat tersendat sementara.
"Jembatan ini menjadi akses penting dari Pucakwangi menuju Jaken. Oleh sebab itu, kami langsung melakukan sidak untuk meninjau langsung kondisi jembatan. Kami sudah bahas dengan anggota Komisi D dan kami nyatakan ini adalah darurat bencana," kata Kartina.
Dia menuturkan, pihak provinsi bisa membantu pembangunan jembatan tersebut dengan kategori darurat bencana. Pasalnya, APBD murni Jawa Tengah 2017 sudah diputuskan, termasuk APBD Kabupaten Pati 2017.
"Kalau kita bantu untuk anggaran APBD murni sudah tidak mungkin. Satu-satunya solusi membangun jembatan yang menjadi akses penting ini adalah dengan memasukkan ke dalam kategori darurat bencana. Kami berharap agar segera diproses, untuk menghadap Plt Bupati Pati Budiyono yang berwenang mengeluarkan surat tanggap bencana," ujar Ina.
Kepala Desa Sitimulyo Agus Sulistyo mengaku sangat berharap agar jembatan tersebut bisa segera dibangun. Jembatan itu lama menjadi jalur ekonomi penduduk Kecamatan Jaken dan Pucakwangi. Sejak ambrol karena diterjang banjir besar, jembatan tersebut hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.
Padahal, sebagian besar penduduk setempat yang bekerja di bidang pertanian dan peternakan menggunakan jembatan tersebut sebagai jalur utama dalam bekerja. Lantaran tidak ada alokasi untuk pembangunan jembatan tersebut, pihaknya berharap pemerintah provinsi bisa segera membangunnya.
Editor : Kholistiono
