BPN Pati Pastikan Pengurusan Sertifikat Tanah Bisa Tanpa Perantara

Murianews, Pati - Banyaknya keluhan masyarakat Pati terkait lama dan mahalnya pengurusan sertifikat tanah mendapatkan tanggapan dari Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati. Selama ini, BPN Pati diakui bekerja sesuai dengan prosedur. Bila ada masyarakat yang mengeluh karena lama, BPN Pati meminta kepada masyarakat apakah berkas pengajuan sertifikat tanah sudah didaftarkan atau belum. "Jangan asal percaya sama orang yang mengurus sertifikat. Kalau sudah terlanjur, silakan konfirmasi notaris, pejabat PPATK atau biro yang mengurusi. Tanya saja bukti pendaftarannya di BPN mana," ujar Marjianto, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Pati. Untuk mengantisipasi adanya penipuan yang dilakukan perantara pengurus sertifikat, masyarakat dianjurkan untuk mengurus sendiri. Hal itu dinilai lebih aman, ketimbang meminta orang lain mengurus sertifikat tetapi akhirnya yang disalahkan justru BPN. "Pengurusan bisa tanpa melalui notaris, PPATK, atau perangkat desa. Datang saja ke kantor kami, bawa kelengkapan berkas, salah satunya bukti jual beli. Kalau masih bingung, datang saja, nanti akan kami jelaskan apa yang harus dipenuhi," ucap Marjianto. Selama ini, BPN kerap menjadi "kambing hitam" karena pengurusan sertifikat tanah yang mahal dan lama. Padahal, pihaknya berupaya melayani pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang ditetapkan pemerintah. "Silakan datang ke kantor. Kadang (masyarakat) percaya-percaya saja, tanpa konfirmasi, yang disalahkan BPN. Yang jelas, kami ada SOP-nya," imbuhnya. Marjianto sendiri tidak melarang masyarakat menggunakan jasa notaris, PPATK atau perangkat desa karena tidak semua orang punya waktu untuk mengurus. Hanya saja, masyarakat diminta jeli dengan meminta bukti nomor pendaftaran untuk memastikan sudah didaftarkan ke BPN atau belum. Hal itu untuk mengantisipasi adanya perantara nakal yang mencoba mengambil keuntungan dari masyarakat dengan cara yang tidak benar. "Kalau berkas sudah lengkap dan tidak ada sanggahan, paling lama 90 hari sudah terbit. Kalau sampai bertahun-tahun, itu bisa dipertanyakan," tandasnya. Editor : Kholistiono