KPU Pati Optimalkan Tingkat Partisipasi Pemilih dari Penyandang Cacat
Lismanto
Jumat, 19 Agustus 2016 10:20:31
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Pasalnya, penyandang cacat selama ini banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain terkendala akses, pelayanan terhadap penyandang cacat selama ini belum maksimal. Hal itu yang akan diantisipasi KPU dalam Pilkada Pati 2017 mendatang.
"Periode lalu, masih banyak penyandang cacat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Karena itu, kami akan antisipasi mulai sekarang supaya partisipasi pemilih dari kalangan warga difabel meningkat," ujar Ketua KPU Pati Much Nasich.
Secara teknis, petugas TPS diperbolehkan mendampingi pemilih difabel. Namun, petugas diwajibkan untuk menulis surat pernyataan yang berisi tidak akan membocorkan pilihan suaranya. Dengan demikian, asas dalam pemilu yang bebas dan rahasia bisa dijamin.
Sementara itu, Ketua DPC Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Pati, Suratno mengapresiasi langkah KPU yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pemilih difabel. Sebab, pemilih dari penyandang cacat selama ini memang masih banyak yang belum menggunakan hak pilihnya dengan baik.
"Kami sudah melakukan pembahasan dengan KPU. Kalau ada penyandang cacat yang tidak bisa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), apakah bisa menggunakan hak pilihnya di rumah atau tetap di TPS. Masalahnya, ada sejumlah warga difabel yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Kami berharap agar KPU bisa memberikan kelonggaran untuk masalah tersebut," harap Suratno.
Editor : Kholistiono
