Penjaringan Perangkat Desa Bulumanis Lor Pati Disebut Masuk Pidana Korupsi

Murianews, Pati - Penjaringan perangkat desa di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Pati beberapa waktu lalu yang menelan biaya Rp 130 juta sempat menjadi sorotan publik. Kali ini, praktisi hukum Nimerodi Gulo angkat bicara. Dia menyebut, penjaringan perangkat desa di Desa Bulumanis Lor bisa masuk ranah tindak pidana korupsi dalam soal politik. Pasalnya, pungutan uang dari para calon yang mencapai jutaan rupiah dinilai menghalangi setiap warga yang punya hak politik untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa. "Penjaringan yang mengharuskan para calon menyetorkan uang bertentangan dengan hukum, meski sudah dibuat kesepakatan. Sebab, kondisi itu menutup akses bagi warga yang punya hak politik untuk dipilih semata-mata karena tidak punya dana. Padahal, setiap warga yang memenuhi syarat punya hak politik untuk dipilih," kata Gulo, Senin (22/8/2016). Karena itu, menurut Gulo, penjaringan calon perangkat desa di Bulumanis Lor yang mengharuskan setiap calon menyetorkan iuran swadaya bisa masuk ranah tindak pidana korupsi bidang politik. Pun, penetapan biaya itu secara hukum dianggap illegal karena tidak memiliki dasar sebagai pijakan. "Setiap penjaringan pasti ada dana dari pemda. Memang jumlahnya mungkin sederhana, tetapi jumlah yang sederhana itu saya rasa cukup untuk mengadakan penjaringan. Pertanyaan saya, dana Rp 130 juta itu untuk apa saja? Dasar hukumnya apa?" tegas Gulo. Sebelumnya, Kades Desa Bulumanis Lor, Pramono memang menyatakan, bila dana Rp 130 juta itu hasil dari kesepakatan bersama untuk membiayai penyelenggaraan penjaringan dari awal sampai selesai. Hal itu dianggap Pramono wajar, mengingat desa-desa lainnya di Margoyoso juga melakukan hal yang sama. Editor : Kholistiono