Pemkab Kudus adalah satu-satunya Kabupaten di Jawa Tengah dengan level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tak salah jika BPKP memberikan apresiasi atas prestasi tersebut dan mengukuhkan Bupati Kudus Musthofa sebagai pembina Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Jateng.
Bupati Kudus telah berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang bebas korupsi. Hal ini telah dicanangkannya di seluruh OPD sejak tahun lalu dengan 3 OPD sebagai percontohan. Yakni RSUD dr. Loekmono Hadi, Disdukcapil, dan Dinas PMPTSP.
Pemkab Boyolali pun tertarik untuk belajar mengenai zona integritas dan bebas korupsi di Kudus. Rombongan kunker Boyolali yang dipimpin oleh Irbanwil 1 Boyolali Ning Martuti ini diterima langsung Bupati Kudus Musthofa, Selasa (14/11/2017).
Bukan diterima di ruang rapat, namun Bupati menyambut dengan penuh kekeluargaan di pendopo bakang Rumah Dinas Bupati Kudus. Ning Marturi mengaku tersanjung karena penyambutan yang istimewa ini.
"Terima kasih Pak Musthofa. Sungguh ini penyambutan yang luar biasa bagi kami," kata Ning Martuti.
Lebih lanjut Ning Martuti mengakui dengan berbagai keberhasilan di Kudus. Dalam berbagai bidang, Kudus diakuinya semakin baik dan maju di bawah kepemimpinan Musthofa. Termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan SPIP dengan level 3 ini.Sementara itu, Bupati Kudus mengatakan bahwa keberhasilan di Kudus adalah berkat kerja keras seluruh jajarannya. Termasuk Inspektorat yang memiliki keleluasaan dalam membina OPD lain dalam pengelolaan keuangan hingga pertanggungjawabannya."Saya selaku Bupati hanya sebagai dirijen. Silakan OPD saya berinovasi yang terbaik bagi masyarakat," kata Bupati.Manajemen kolaborasi yang diterapkan di Kudus ini terbukti membuahkan hasil. Selain dalam hal pengelolaan keuangan, secara lebih luas Kudus mampu meraih prestasi peringkat 3 nasional pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun ini.
Editor: Supriyadi
Murianews, Kudus - Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi adalah sebuah harapan. Itu semua bisa terwujud dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran birokrasi. Dari level tertinggi hingga level kecil sekalipun.
Pemkab Kudus adalah satu-satunya Kabupaten di Jawa Tengah dengan level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tak salah jika BPKP memberikan apresiasi atas prestasi tersebut dan mengukuhkan Bupati Kudus Musthofa sebagai pembina Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Jateng.
Bupati Kudus telah berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang bebas korupsi. Hal ini telah dicanangkannya di seluruh OPD sejak tahun lalu dengan 3 OPD sebagai percontohan. Yakni RSUD dr. Loekmono Hadi, Disdukcapil, dan Dinas PMPTSP.
Pemkab Boyolali pun tertarik untuk belajar mengenai zona integritas dan bebas korupsi di Kudus. Rombongan kunker Boyolali yang dipimpin oleh Irbanwil 1 Boyolali Ning Martuti ini diterima langsung Bupati Kudus Musthofa, Selasa (14/11/2017).
Bukan diterima di ruang rapat, namun Bupati menyambut dengan penuh kekeluargaan di pendopo bakang Rumah Dinas Bupati Kudus. Ning Marturi mengaku tersanjung karena penyambutan yang istimewa ini.
"Terima kasih Pak Musthofa. Sungguh ini penyambutan yang luar biasa bagi kami," kata Ning Martuti.
Lebih lanjut Ning Martuti mengakui dengan berbagai keberhasilan di Kudus. Dalam berbagai bidang, Kudus diakuinya semakin baik dan maju di bawah kepemimpinan Musthofa. Termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan SPIP dengan level 3 ini.
Sementara itu, Bupati Kudus mengatakan bahwa keberhasilan di Kudus adalah berkat kerja keras seluruh jajarannya. Termasuk Inspektorat yang memiliki keleluasaan dalam membina OPD lain dalam pengelolaan keuangan hingga pertanggungjawabannya.
"Saya selaku Bupati hanya sebagai dirijen. Silakan OPD saya berinovasi yang terbaik bagi masyarakat," kata Bupati.
Manajemen kolaborasi yang diterapkan di Kudus ini terbukti membuahkan hasil. Selain dalam hal pengelolaan keuangan, secara lebih luas Kudus mampu meraih prestasi peringkat 3 nasional pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun ini.
Editor: Supriyadi
