Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus Bambang Tri Wahyu menyatakan, terdapat sekitar 20 koperasi skala regional maupun nasional yang membuka kantor cabang di Kudus. Dari jumlah tersebut, sejauh ini mereka mampu menjalankan usahanya. Sejumlah kewajiban yang harus dilakukan koperasi-koperasi tersebut juga mampu dilaksanakan dengan baik.
”Kami terus melakukan pendekatan-pendekatan dan sosialisasi kepada mereka. Di antaranya, memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dana. Kami berharap, dana dikelola sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya bagi anggota yang berada di Kudus,” ucap Bambang.
Kabid Koperasi dan UKM Abi Wibowo menerangkan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi koperasi saat akan mambuka kantor cabang di Kudus. Antara lain, berita acara rapat anggota tahunan tentang rencana pembukaan kantor cabang koperasi, daftar hadir rapat anggota, fotokopi SK pengesahan badan hukum koperasi, dan fotokopi anggaran dasar koperasi.
”Di samping itu, masih ada kewajiban melampirkan surat izin operasional usaha simpan pinjam, sertifikat penilaian kesahatan koperasi, dan fotokopi KTP anggota koperasi cabang minimal 20 anggota,” jelasnya.
Syarat lainnya adalah laporan neraca dan PHU kantor pusat, daftar aset atau permodalan dari kantor pusat ke kantor cabang sebagai modal awal. Daftar sarana dan prasarana kerja, dan tentu saja daftar personel pengelola. Setiap koperasi yang membuka cabang juga harus melampirkan surat pernyataan tidak menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota dan surat pernyataan bahwa pimpinan cabang tidak ada hubungan keluarga dengan pengurus.”Syarat terakhir, surat sertifikasi kompetensi manajer pengelola usaha simpan pinjam koperasi yang akan bertanggung jawab di kantor cabang,” jelas Abi.Menurut dia, ada hal lain yang tidak kalah penting. Setiap koperasi yang membuka cabang juga akan dilihat kemampuan dari aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam menjaga kesehatan usaha dan kepentingan semua pihak yang terkait. Koperasi-koperasi cabang tersebut juga wajib melaporkan laporan keuangan KSP atau USP koperasi yang meliputi unsur – unsur Neraca dan PHU secara periodik. (NAP)
Editor : Supriyadi
Murianews, Kudus – Semangat berwirausaha masyarakat Kudus menjadikan peluang tersendiri bagi tumbuhnya koperasi-koperasi simpan pinjam. Tidak hanya koperasi yang berkedudukan di Kudus saja. Namun, banyak juga koperasi dengan cakupan wilayah kerja level regional ataupun nasional yang membuka kantor cabang di Kudus. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop dan UKM) Kabupaten Kudus yang menaungi bidang usaha koperasi terus melakukan pengawasan.
Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus Bambang Tri Wahyu menyatakan, terdapat sekitar 20 koperasi skala regional maupun nasional yang membuka kantor cabang di Kudus. Dari jumlah tersebut, sejauh ini mereka mampu menjalankan usahanya. Sejumlah kewajiban yang harus dilakukan koperasi-koperasi tersebut juga mampu dilaksanakan dengan baik.
”Kami terus melakukan pendekatan-pendekatan dan sosialisasi kepada mereka. Di antaranya, memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dana. Kami berharap, dana dikelola sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya bagi anggota yang berada di Kudus,” ucap Bambang.
Kabid Koperasi dan UKM Abi Wibowo menerangkan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi koperasi saat akan mambuka kantor cabang di Kudus. Antara lain, berita acara rapat anggota tahunan tentang rencana pembukaan kantor cabang koperasi, daftar hadir rapat anggota, fotokopi SK pengesahan badan hukum koperasi, dan fotokopi anggaran dasar koperasi.
”Di samping itu, masih ada kewajiban melampirkan surat izin operasional usaha simpan pinjam, sertifikat penilaian kesahatan koperasi, dan fotokopi KTP anggota koperasi cabang minimal 20 anggota,” jelasnya.
Syarat lainnya adalah laporan neraca dan PHU kantor pusat, daftar aset atau permodalan dari kantor pusat ke kantor cabang sebagai modal awal. Daftar sarana dan prasarana kerja, dan tentu saja daftar personel pengelola. Setiap koperasi yang membuka cabang juga harus melampirkan surat pernyataan tidak menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota dan surat pernyataan bahwa pimpinan cabang tidak ada hubungan keluarga dengan pengurus.
”Syarat terakhir, surat sertifikasi kompetensi manajer pengelola usaha simpan pinjam koperasi yang akan bertanggung jawab di kantor cabang,” jelas Abi.
Menurut dia, ada hal lain yang tidak kalah penting. Setiap koperasi yang membuka cabang juga akan dilihat kemampuan dari aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam menjaga kesehatan usaha dan kepentingan semua pihak yang terkait. Koperasi-koperasi cabang tersebut juga wajib melaporkan laporan keuangan KSP atau USP koperasi yang meliputi unsur – unsur Neraca dan PHU secara periodik. (NAP)
Editor : Supriyadi
