Sengketa Lahan dan Bangunan, HPKJ Berhadapan dengan Ahli Waris di Jepara

Murianews, Jepara – Kasus sengketa lahan dan bangunan dialami Himpunan Pengusaha Kayu Jepara (HPKJ) dengan ahli waris. Lahan dan bangunan tersebut selama ini digunakan sebagai kantor koperasi HPKJ, yang terletak di jalan KH Ahmad Fauzan, Kelurahan Saripan RT 01 RW 02, Kecamatan Kota, Jepara. Sengketa di antara kedua belah pihak sempat memanas, lantaran ahli waris menyegel bangunan dan pihak HPKJ membuka pintu secara paksa. Kedua belah pihak masing-masing bersikukuh mengklaim kepemilikan lahan dan bangunan tersebut. Pihak ahli waris, Abdul Rozak mengaku memiliki bukti kuat kepemilikan lahan dan bangunan tersebut yakni sertifikat. Pihaknya juga menyatakan bahwa lahan dan bangunan itu belum pernah diproses lelang. Itu berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa lahan dan bangunan itu tidak pernah dilelang. “Dengan bukti sertifikat dan surat dari pengadilan itu, kami berhak atas lahan dan bangunan itu,” ujar Rozak kepada MuriaNewsCom, Kamis (28/7/2016). Menurutnya, pihaknya yakin bahwa lahan dan bangunan itu resmi milik ahli waris dan rencananya akan digunakan untuk pesantren. Pihaknya menggembok pintu atau menyegel karena sebelumnya sudah mengirimkan somasi ke pihak HPKJ yang isinya agar kantor dikosongkan. Sebab bangunan akan digunakan untuk membuat pesantren. “Masalahnya dulu ada oknum yang melelang. Sehingga yang memenangkan lelang menjual kepada HPKJ pada 1984 tapi tanpa sertifikat. Sebab dulu memang sempat hilang. Kami mengurus baru dan saat ini sertifikatnya masih ada pada kami karena memang dulu tidak dijual. Dulu sempat hanya dipinjamkan,” katanya. Sementara itu, Ketua HPKJ Jepara Anas Arba’ani mengatakan, pihaknya juga memiliki bukti kuat jika tanah dan bangunan tersebut, berupa surat pernyataan jual beli lahan dan bangunan. “Bukti itu berupa surat pernyataan dari Haji Nasirun yang menjual tanah dan bangunan kepada M Farid Makruf yang mewakili HPKJ. Proses jual beli atas tanah hak milik bersertifikat Nomor Persil 13 dengan luas 192 meter persegi itu dilakukan pada 1984. Sejak lima tahun terakhir kami memang melakukan inventarisasi aset,” terangnya. Agar kesemuanya jelas, lanjutnya, proses sengketa ini akan diselesaikan secara hukum. Karena menyangkut organisasi dan secara kekeluargaan sudah tidak memungkinkan. Editor : Akrom Hazami