Hal ini dilakukan, karena DPP juga tak ingin DPD provinsi ikut mengintervensi proses musda yang akan dilakukan masing-masing kabupaten atau kota yang ada.
Bowo mengatakan, dari pihak DPP meminta agar akhir Agustus ini, musda kabupaten/kota yang masih bermasalah bisa kembali diselenggarakan. Hal itu disampaikannya saat hadir dalam reses di kantor DPD Partai Golkar Kudus, Minggu (14/8/2016).
”Dari informasi yang saya terima, tercatat enam sampai sembilan Musda DPD Partai Golkar kabupaten di Jateng yang akhirnya gagal atau tertunda,” terangnya.
Sedangkan di wilayah daerah pemilihan asal Bowom yakni Jateng II, dua musda juga gagal yakni Kabupaten Kudus dan Demak. ”Ini tentu membuat keprihatinan tersendiri, karena akan membuat kami kesulitan berkoordinasi dengan belum adanya kepengurusan definitif,” katanya.
Apalagi, menurut Bowo, di beberapa daerah juga akan menghadapi pemilukada, di mana kesolidan kepengurusan harus ditingkatkan. Jika kondisi kepengurusan yang ada masih seperti ini, Bowo khawatir akan berimbas pada perolehan suara Partai Golkar.
Untuk itu, Bowo mengatakan, sudah semestinya agar DPD Partai Golkar Jateng segera mengambil langkah cepat dengan menjadwalkan kembali pelaksanaan Musda yang gagal dan tertunda tersebut.Selain itu, pihaknya juga mewanti-wanti agar DPD Jateng tidak perlu ikut intervensi atau dukung mendukung calon. ”Saya kira Musda Kabupaten adalah wilayah dari pengurus kecamatan dan OKP pemilik suara yang ada. Sehingga, serahkan saja hasil musda tersebut ke mereka,” tegasnya.Ditambahkan Bowo, yang terpenting dalam musda adalah asaz demokratisasi harus ditegakkan. Dari DPP sendiri sudah memberikan contoh yang cukup bagus, ketika Munaslub sukses menghasilkan Setya Novanto menjadi ketua umum melalui proses yang demokratis.”Kita lihat Munaslub Partai Golkar lalu. Meski banyak calon, tapi tetap berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis pula. Kalau memang lebih dari satu calon, ya silahkan voting saja,” imbuhnya.
Editor: Merie
Murianews, Kudus – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso menginstruksikan DPD Partai Golkar Jateng, untuk segera mempercepat musyawarah daerah (musda) sejumlah DPD Partai Golkar kabupaten/kota yang gagal atau tertunda.
Hal ini dilakukan, karena DPP juga tak ingin DPD provinsi ikut mengintervensi proses musda yang akan dilakukan masing-masing kabupaten atau kota yang ada.
Bowo mengatakan, dari pihak DPP meminta agar akhir Agustus ini, musda kabupaten/kota yang masih bermasalah bisa kembali diselenggarakan. Hal itu disampaikannya saat hadir dalam reses di kantor DPD Partai Golkar Kudus, Minggu (14/8/2016).
”Dari informasi yang saya terima, tercatat enam sampai sembilan Musda DPD Partai Golkar kabupaten di Jateng yang akhirnya gagal atau tertunda,” terangnya.
Sedangkan di wilayah daerah pemilihan asal Bowom yakni Jateng II, dua musda juga gagal yakni Kabupaten Kudus dan Demak. ”Ini tentu membuat keprihatinan tersendiri, karena akan membuat kami kesulitan berkoordinasi dengan belum adanya kepengurusan definitif,” katanya.
Apalagi, menurut Bowo, di beberapa daerah juga akan menghadapi pemilukada, di mana kesolidan kepengurusan harus ditingkatkan. Jika kondisi kepengurusan yang ada masih seperti ini, Bowo khawatir akan berimbas pada perolehan suara Partai Golkar.
Untuk itu, Bowo mengatakan, sudah semestinya agar DPD Partai Golkar Jateng segera mengambil langkah cepat dengan menjadwalkan kembali pelaksanaan Musda yang gagal dan tertunda tersebut.
Selain itu, pihaknya juga mewanti-wanti agar DPD Jateng tidak perlu ikut intervensi atau dukung mendukung calon. ”Saya kira Musda Kabupaten adalah wilayah dari pengurus kecamatan dan OKP pemilik suara yang ada. Sehingga, serahkan saja hasil musda tersebut ke mereka,” tegasnya.
Ditambahkan Bowo, yang terpenting dalam musda adalah asaz demokratisasi harus ditegakkan. Dari DPP sendiri sudah memberikan contoh yang cukup bagus, ketika Munaslub sukses menghasilkan Setya Novanto menjadi ketua umum melalui proses yang demokratis.
”Kita lihat Munaslub Partai Golkar lalu. Meski banyak calon, tapi tetap berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis pula. Kalau memang lebih dari satu calon, ya silahkan voting saja,” imbuhnya.
Editor: Merie
