Biro Wisata Karimunjawa Menjerit Soal Retibusi di Dermaga, Ini Kata Pemkab Jepara

Murianews, Jepara - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Mulyaji mengatakan, penarikan retribusi wisata Karimunjawa sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2016. Meski tidak memiliki wahana objek wisata di Karimunjawa, Karimunjawa masuk dalam destinasi wisata nasional. “Justru kalau perda ini tidak dijalankan, kami yang salah. Karimunjawa masuk dalam destinasi wisata Jateng dan nasional. Pengelolaan wisata ada di Pemerintahan Kabupaten Jepara,”katanya. Menanggapi penolakan warga, ia menambahkan, itu sah-sah saja. Asal bentuk protes itu disampaikan dengan cara-cara yang baik. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meresa sudah mensosialisasikan Perda nomor 6 Tahun 2016 sudah sejak Perda tersebut disahkan pada 29 April 2016. Sebelumnya, pengelola biro Karimunjawa lainnya, Srianto mengatakan, keputusan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menarik retribusi masuk Karimunjawa dinilai cacat hukum. Karena, kepulauan Karimunjawa masuk dalam wilayah konservasi Balai Taman Nasional Karimunjawa. “Kami warga Karimunjawa yang sebagian besar menggantungkan hidup dari pariwisata menolak retribusi ini,” ujar Srianto. Srianto menuturkan, keberatan yang disampaikan warga bukan tanpa alasan. Karena pemkab tidak memiliki objek wisata di Karimunjawa. Selain itu, warga menyesalkan penarikan retribusi yang dilakukan Dinas Pariwisata bukan di pintu masuk Karimunjawa, melainkan di Dermaga Kartini Jepara. “Pemkab punya apa di sini (Karimunjawa) kok narik retribusi. Kalau pemkab punya wahana kemudian narik karcis di depan pintu masuk wahana silakan,” kata Srianto. Harga paket wisata Karimunjawa, Srianto menambahkan, yang saat ini ditawarkan pada calaon wisatawan sudah sangat mepet. Jika wisatawan dikenakan retribusi, maka harus menaikan harga paket wisata. “Padahal harga hotel, kapal, dan makan juga terus naik. Jadi tidak mungkin kami naikan lagi,” tandas Srianto. Editor : Akrom Hazami