Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sri Utami. Menurutnya, dibutuhkan sosialisasi terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum.
“Masih banyak masyarakat kita yang belum sadar hukum. Mereka rela dipukul atau diapa-apakan oleh suami tetapi malu untuk melapor. Itu diyakini masih sangat banyak. Sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum agar mereka bersedia melapor dan ditindaklanjuti,” ujar Sri kepada MuriaNewsCom.
Meski begitu, ia mengaku kesadaran masyarakat terhadap hukum sudah mulai meningkat. Itu terjadi selain dilakukan sosialisasi juga adanya pemberitaan dan informasi dari media massa berkait kasus-kasus KDRT yang diproses secara hukum.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara Yuni Daru W. Menurutnya, terjadinya KDRT juga tidak lepas dari ketidaktahuan dan kesadaran hukum. Tidak hanya dari pihak istri yang rela dipukul atau tindakan kekerasan lainnya.“Pihak laki-laki juga saya yakin tidak tahu atau tidak sadar hukum. Ketika mereka sadar hukum, tentu saja tidak berani melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga,” kata Yuni.Menurutnya, dibutuhkan sosialisasi tentang hukum secara terus menerus oleh instansi terkait. Selain itu juga oleh penegak hukum, termasuk instansi yang ia pimpin saat ini. Ia mengaku memiliki program sosialisasi hukum ke masyarakat secara langsung untuk memberikan pengetahuan tentang hukum yang lebih lengkap.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Jepara – Diyakini banyak pihak bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak yang tidak tercatat oleh instansi yang menangani. Karena masih banyak korban KDRT yang enggan untuk melapor. Alasannya, mereka malu dan ingin menutupi aib keluarga mereka.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sri Utami. Menurutnya, dibutuhkan sosialisasi terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum.
“Masih banyak masyarakat kita yang belum sadar hukum. Mereka rela dipukul atau diapa-apakan oleh suami tetapi malu untuk melapor. Itu diyakini masih sangat banyak. Sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum agar mereka bersedia melapor dan ditindaklanjuti,” ujar Sri kepada MuriaNewsCom.
Meski begitu, ia mengaku kesadaran masyarakat terhadap hukum sudah mulai meningkat. Itu terjadi selain dilakukan sosialisasi juga adanya pemberitaan dan informasi dari media massa berkait kasus-kasus KDRT yang diproses secara hukum.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara Yuni Daru W. Menurutnya, terjadinya KDRT juga tidak lepas dari ketidaktahuan dan kesadaran hukum. Tidak hanya dari pihak istri yang rela dipukul atau tindakan kekerasan lainnya.
“Pihak laki-laki juga saya yakin tidak tahu atau tidak sadar hukum. Ketika mereka sadar hukum, tentu saja tidak berani melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga,” kata Yuni.
Menurutnya, dibutuhkan sosialisasi tentang hukum secara terus menerus oleh instansi terkait. Selain itu juga oleh penegak hukum, termasuk instansi yang ia pimpin saat ini. Ia mengaku memiliki program sosialisasi hukum ke masyarakat secara langsung untuk memberikan pengetahuan tentang hukum yang lebih lengkap.
Editor : Akrom Hazami
