Eits, Ketahuan Curi Start Kampanye Bisa Disemprit, Lho

Murianews, Jepara – Ini peringatan bagi para pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju pada Pemilukada 2017 mendatang. Mereka dilarang mencuri start kampanye, atau bakal kenal semprit dari lembaga pengawas pemilu. Ada ancaman pidana bagi pasangan yang mencuri start kampanye, sebelum waktunya tiba. ”Bukan saja berlaku untuk pasangan calon, tetapi juga parpol pengusung, tim kampanye, atau siapa saja yang terbukti mencuri start, maka bisa terkena tindakan pidana,” jelas Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Pemilukada Jepara Muhammad Oliz, Minggu (23/10/2016). Berdasar jadwal KPU Jepara, pada Senin (24/10) ini merupakan penetapan paslon peserta pilkada. Jika dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Jepara, maka dua bakal paslon yakni Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi dan Subroto-Nur Yahman, akan resmi menjadi peserta Pilkada Jepara 2017. Oliz mengatakan, ada konsekuensi hukum bagi siapa saja yang terbukti melakukan curi start kampanye atau juga kampanye di luar jadwal. Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, seseorang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, dipidana dengan penjara paling singkat 15 hari, atau paling lama 3 bulan dan atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta. ”Masa kampanye sudah ditentukan sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau lebih dari 100 hari. Jadi setelah penetapan paslon hingga tiga hari sesudahnya, belum waktunya kampanye. Makanya jangan curi start,” kata Oliz. Berdasar PKPU Nomor 12 Tahun 2016, definisi tentang kampanye ”lebih luas” dibanding regulasi sebelumnya. Yakni kegiatan menawarkan visi misi, dan progam paslon, atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Jika merujuk pengertian PKPU tentang Kampanye, kata Oliz, alat peraga milik paslon yang dalam beberapa hari terakhir terpasang di berbagai titik, ”berpotensi” memenuhi unsur kampanye. ”Padahal selama kurun waktu sejak penetapan paslon hingga 27 Oktober, masih dilarang untuk kampanye. Ini harus jadi perhatian bersama,” terangnya. Sementara itu, Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwas Pemilihan Kabupaten Jepara Arifin mengatakan, pihaknya jauh-jauh hari sudah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tim kampanye bapaslon. Rapat itu menghasilkan kesepakatan bersama terkait pemasangan alat peraga. Termasuk juga upaya penertiban untuk alat peraga yang melanggar ketentuan, semisal dipasang di area sekolah, tempat ibadah, atau dipaku di pohon. ”Akhir pekan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Panwas, pihak kepolisian, dan lainnya sudah bergerak melakukan penertiban. Dan hasilnya ada ratusan alat peraga yang kita tertibkan, baik milik tim Madani maupun Sulaiman,” jelas Arifin yang juga ketua Panwaslih Jepara ini. Arifin mengimbau agar seluruh pihak tetap menaati aturan main pilkada. Selaku quality control pemilu, Panwaslih Jepara akan terus menggelar berbagai langkah strategis agar pilkada di Kota Ukir berjalan demokratis, bermartabat, dan berintegritas. ”Silakan kampanye pada waktunya dan sesuai ketentuan. Selain menunjukkan bahwa paslon taat aturan main, hal itu juga bagian dari pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” imbuhnya. Editor: Merie