"Ada 26 orang yang mengajukan pada bulan ini (Mei), hal itu meningkat jika dibandingkan bulan April yang hanya tujuh pemohon," tutur Kasi Kesehatan Lingkungan (Kesling) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko, Selasa (13/6/2017).
Ia mengatakan, para pemohon SPP-IRT kebanyakan mengajukan izin untuk produk lebaran seperti kue kering. Sementara pemohon untuk PIRT katering tidaklah banyak.
Menurutnya, setiap pemohon bisa mendapatkan beberapa nomor SPP-IRT. Hal itu karena, untuk setiap produk diterapkan satu nomor sertifikat produk pangan industri rumah tangga.
Hadi membeberkan, sebelum pemohon mendapatkan sertifikat tersebut, maka yang bersangkutan harus melalui tahapan survei. Hal itu meliputi lokasi, kualitas air, bahan dan hasil akhir penganan itu sendiri. "Jika tidak memenuhi syarat, maka kami tidak bisa memberikan izin tersebut," tegas Hadi.Adapun, sertifikat tersebut berlaku selama tiga tahun. Dalam kurun waktu tersebut pihaknya melaksanakan inspeksi terhadap industri rumahan, meskipun telah mengantongi izin. Hal itu dilaksanakan agar pengusaha menjaga standard pembuatan penganan yang tidak membahayakan konsumen. Selain itu, ia meminta agar warga berhati-hati saat membeli penganan Lebaran. "Cek dan teliti sebelum membelperhatikan kemasan dan masa kadaluwarsa produk tersebut," tutup Hadi.
Editor : Kholistiono
Murianews, Jepara - Menjelang Lebaran jumlah pemohon Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Jepara naik drastis. Tercatatat, ada 26 pemohon yang mengurus izin tersebut, di Bulan Mei 2017.
"Ada 26 orang yang mengajukan pada bulan ini (Mei), hal itu meningkat jika dibandingkan bulan April yang hanya tujuh pemohon," tutur Kasi Kesehatan Lingkungan (Kesling) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko, Selasa (13/6/2017).
Ia mengatakan, para pemohon SPP-IRT kebanyakan mengajukan izin untuk produk lebaran seperti kue kering. Sementara pemohon untuk PIRT katering tidaklah banyak.
Menurutnya, setiap pemohon bisa mendapatkan beberapa nomor SPP-IRT. Hal itu karena, untuk setiap produk diterapkan satu nomor sertifikat produk pangan industri rumah tangga.
Hadi membeberkan, sebelum pemohon mendapatkan sertifikat tersebut, maka yang bersangkutan harus melalui tahapan survei. Hal itu meliputi lokasi, kualitas air, bahan dan hasil akhir penganan itu sendiri. "Jika tidak memenuhi syarat, maka kami tidak bisa memberikan izin tersebut," tegas Hadi.
Adapun, sertifikat tersebut berlaku selama tiga tahun. Dalam kurun waktu tersebut pihaknya melaksanakan inspeksi terhadap industri rumahan, meskipun telah mengantongi izin. Hal itu dilaksanakan agar pengusaha menjaga standard pembuatan penganan yang tidak membahayakan konsumen.
Selain itu, ia meminta agar warga berhati-hati saat membeli penganan Lebaran. "Cek dan teliti sebelum membelperhatikan kemasan dan masa kadaluwarsa produk tersebut," tutup Hadi.
Editor : Kholistiono
