Guru Honorer di Jepara Minta Upah Disesuaikan UMK

Murianews, Jepara - Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Jepara meminta pemerintah kabupaten melakukan penyesuaian honor sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Hal itu lantaran, sejak tahun 2016 honor mengajar yang didapatkan hanya Rp 500 ribu per bulan.  Ketua FK GTT Jepara Ahmad Khoiron Nasir mengungkapkan, dengan honor tersebut kesejahteraan guru tak tetap masih jauh dari layak. Belum lagi, kondisi ril di lapangan dimana sebagian sekolah menghapus pemberin honor dari internal sekolahan.   "Berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, penghasilan guru honorer masih jauh untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok. Kenyataan di lapangan masih ditemui sekolah yang memotong bahkan menghapus honor yang berasal dari sekolah. Alasannya yang bersangkutan telah menerima honor dari Pemkab," ujarnya, Jumat (8/9/2017). Subiyanto Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara menanggapi keluhan tersebut. Menurutnya pemerintah kabupaten telah memikirkan masak-masak terkait hal tersebut. Hanya saja, dengan banyaknya pekerja honorer, tak selaras dengan kemampuan keuangan daerah.  "Semuanya sudah dipikirkan, hanya saja hal ini juga harus dilihat kemampuan anggaran APBD yang sangat terbatas," kata dia.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jepara Ahmad Solihin mengajak para guru honorer untuk bersabar. Menurutnya, keadaan mereka jauh lebih baik ketimbang guru-guru PAUD.  "Anggaran untuk tahun 2018 belum dibahas. Kami harap nanti ada tambahan. Kondisi yang dialami oleh teman-teman K2 ini jauh lebih baik dibandingkan guru-guru PAUD yang batal mendapatkan tambahan penghasilan dari Pemkab lantaran ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat," urainya.  Lebih lanjut, Sholikin meminta guru honorer untuk dapat menerima besaran honor tersebut hingga akhir tahun 2017. Disamping itu dirinya akan menyerap keluhan ini sebagai bahan saat reses nanti.  Editor: Supriyadi