Bantuan Bedah Rumah Justru Bikin Mumet Warga Miskin, Begini Reaksi Pemkab Jepara

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tiap tahun mengalokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Hanya saja, sering ditemukan bantuan itu justru membuat warga pemilik rumah tak layak itu menjadi lebih pusing. Pasalnya, bantuan bedah rumah itu diberikan dalam bentuk material bahan bangunan. Sehingga pemilik rumah harus mencari uang tombokan untuk proses pembangunannya. Di beberapa daerah bahkan calon penerima bantuan ini mengundurkan diri, lantaran tak mampu mencari tombokan uang untuk pembangunan rumah tersebut. Menanggapi hal ini, Pemkab Jepara menyatakan tengah mengevaluasi pemberian bantuan bedah rumah tak layak huni itu. "Kita terus mengevaluasi, sebab sebelumnya bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan, akan tetapi penerima justru tak bisa memanfaatkan karena terbentur biaya pembangunan," ujar Wakil Bupati Dian Kristiandi, Sabtu (16/9/2017).  Ia mengungkapkan, program tersebut selalu ada setiap tahun. Pada 2018 mendatang Pemkab Jepara telah mengalokasikan anggaran untuk membantu warga membenahi RTLH. Total ada sekitar 2.000 unit rumah yang akan dibantu dengan nilai masing-masing sebesar Rp 15 juta.  Selain efektivitas penyaluran, Dian juga akan melakukan penyelarasan bantuan serupa yang berasal dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Hal itu agar bantuan dapat didistribusikan secara merata dan adil bagi masyarakat.  Tahun depan, lanjut Dian, pemerintah pusat berencana memberikan bantuan kepada RTLH di wilayah Jepara. Total bantuan yang direncanakan adalah 400 unit. "Kami juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jateng apakah ada bantuan untuk rumah tak layak huni. Jika ada, maka kami akan menyinkronkannya dengan bantuan yang berasal dari anggaran pemerintah kabupaten Jepara dan pemerintah pusat," pungkasnya. Editor : Ali Muntoha