Ia mewakili Presiden Joko Widodo yang urung hadir pada kegiatan yang berlangsung hingga 7 Desember 2017 tersebut.
Dalam sambutannya, Menag menyebut bahwa pondok pesantren merupakan Indonesia dalam bentuk mini. Lembaga ini tak bisa dilepaskan dari kesejarahan republik ini. Tanpa sumbangsih perjuangan dari santri, kata menteri, belum tentu negara ini bisa terbentuk.
"Ponpes merupakan miniatur Indonesia. Lembaga ini merupakan bagian perjuangan yang tak dapat dipisahkan dari sejarah kita," ucapnya.
Selain itu, ia menggaris bawahi bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sejak dahulu hidup mandiri. Maka dari itu, ia meminta pemerintah daerah juga ikut memperhatikan kehidupan ponpes dengan cara menyisihkan anggaran khusus.
"Pemerintah daerah dan tentunya pemerintah pusat sudah sepantasnya membantu pesantren. Kami (Kemenag RI) akan terus meningkatkan alokasi untuk pesantren. Di tingkat daerah pun demikian, sudah seharusnya mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren maupun pendidikan diniyah," ungkap Lukman.
Lebih lanjut, ia meminta regulasi-regulasi yang menghalangi bantuan kepada pondok pesantren agar segera dievaluasi dan dihilangkan. Hal itu bertujuan agar bantuan yang dikucurkan bisa terlaksana dan bertambah kepada pesantren.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyambut baik dengan terselenggaranya MQKN Ke VI di Jepara. Baginya, ajang ini merupakan kesempatan untuk mengkaji tentang kitab kuning terkait dengan bangsa Indonesia. "Saya lebih tertarik lagi ada debat konstitusi berbasis kitab kuning. Debat ini akan lebih memantapkan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara," tutur dia.Terpisah, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengaku akan membahas instruksi dari Menag RI. Menurutnya, saat ini Pemkab Jepara telah mengalokasikan anggaran untuk pesantren meskipun tidak banyak."Setiap bulan, kita sudah mengalokasikan fasilitasi kepada mereka (pondok pesantren) sebesar Rp 5 juta. Meskipun itu jauh dari harapan. Ke depan akan kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan anggaran kita," janji Marzuqi yang juga seorang tokoh kiai dari Nahdlatul Ulama. Pada kegiatan MQK N Ke VI diikuti oleh 1.456 santri (sebelumnya rilis dari penyelenggara menyebut 2.680), dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Mereka akan berlomba dalam tiga lomba yakni, membaca, menerjemahkan dan memahami kitab kuning.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Jepara - Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin membuka Musabaqoh Qiraatil Kutub (MQK) Nasional 2017 Ke VI di Ponpes Roudlotul Mubtadiin, Desa Balekambang, Kecamatan Nalumsari Jepara, Jumat (1/12/2017).
Ia mewakili Presiden Joko Widodo yang urung hadir pada kegiatan yang berlangsung hingga 7 Desember 2017 tersebut.
Dalam sambutannya, Menag menyebut bahwa pondok pesantren merupakan Indonesia dalam bentuk mini. Lembaga ini tak bisa dilepaskan dari kesejarahan republik ini. Tanpa sumbangsih perjuangan dari santri, kata menteri, belum tentu negara ini bisa terbentuk.
"Ponpes merupakan miniatur Indonesia. Lembaga ini merupakan bagian perjuangan yang tak dapat dipisahkan dari sejarah kita," ucapnya.
Selain itu, ia menggaris bawahi bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sejak dahulu hidup mandiri. Maka dari itu, ia meminta pemerintah daerah juga ikut memperhatikan kehidupan ponpes dengan cara menyisihkan anggaran khusus.
"Pemerintah daerah dan tentunya pemerintah pusat sudah sepantasnya membantu pesantren. Kami (Kemenag RI) akan terus meningkatkan alokasi untuk pesantren. Di tingkat daerah pun demikian, sudah seharusnya mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren maupun pendidikan diniyah," ungkap Lukman.
Lebih lanjut, ia meminta regulasi-regulasi yang menghalangi bantuan kepada pondok pesantren agar segera dievaluasi dan dihilangkan. Hal itu bertujuan agar bantuan yang dikucurkan bisa terlaksana dan bertambah kepada pesantren.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyambut baik dengan terselenggaranya MQKN Ke VI di Jepara. Baginya, ajang ini merupakan kesempatan untuk mengkaji tentang kitab kuning terkait dengan bangsa Indonesia.
"Saya lebih tertarik lagi ada debat konstitusi berbasis kitab kuning. Debat ini akan lebih memantapkan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara," tutur dia.
Terpisah, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengaku akan membahas instruksi dari Menag RI. Menurutnya, saat ini Pemkab Jepara telah mengalokasikan anggaran untuk pesantren meskipun tidak banyak.
"Setiap bulan, kita sudah mengalokasikan fasilitasi kepada mereka (pondok pesantren) sebesar Rp 5 juta. Meskipun itu jauh dari harapan. Ke depan akan kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan anggaran kita," janji Marzuqi yang juga seorang tokoh kiai dari Nahdlatul Ulama.
Pada kegiatan MQK N Ke VI diikuti oleh 1.456 santri (sebelumnya rilis dari penyelenggara menyebut 2.680), dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Mereka akan berlomba dalam tiga lomba yakni, membaca, menerjemahkan dan memahami kitab kuning.
Editor : Ali Muntoha
