Janji-janji itu di antaranya, mendirikan lembaga pendidikan Islam di tanah pengganti wakaf yang kini digunakan oleh perusahaan untuk pabrik dan memfasilitasi warga tak berijazah SMA untuk dapat memeroleh kejar Paket C.
Ada juga janji untuk membuatkan kantin bagi warga yang tak bisa bekerja di pabrik tersebut. Selain itu, mereka juga menuntut agar pengelolaan limbah dilakukan oleh warga lokal.
"Dulu janjinya Pak Ridwan selaku pemilik PT MAS yang memiliki lahan, akan merealisasikan janji untuk penggantian tanah wakaf untuk dibuatkan lembaga pendidikan Islam. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan," tutur Koordinator Lapangan Solikhan.
Ia menjelaskan, PT MAS sebagai pemilik lahan menyewakan tanahnya kepada PT SAMI selama 20 tahun lebih. Adapun tanah tersebut dibeli dari warga setempat oleh Ridwan selaku pemilik PT MAS.
Dalam mediasi, sekretaris desa Sengon Bugel Darmanto mengucapkan untuk urusan tukar guling tanah wakaf sedang dalam proses. Menurutnya tukar guling tidak gampang lantaran, harus mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Awi selaku salah seorang Manager di PT SAMI menuturkan, pihaknya menyambut baik kedatangan warga. Kedepan ia berjanji akan lebih memperhatikan aspirasi warga terutama untuk dana pertanggungjawaban sosial atau CSR."Kami sudah banyak melakukan CSR diantaranya menyantuni anak yatim, parsel dan lain-lain. Nantinya kami juga meminta pertimbangan warga untuk menentukan CSR yang dibutuhkan dan sesuai untuk warga," ujarnya.Hal serupa dikatakan oleh Sigit dari Bagian Personalia PT SAMI. Ia mengatakan perekrutan di perusahaannya dilakukan secara terbuka. Namun demikian, seluruh karyawan wajib mengikuti ketentuan perusahaan."Kita di perusahaan, menerapkan evaluasi terus menerus terhadap pekerja, dari hasil pekerjaan, attitude dan penilaian dari atasan. Hal itu lah yang kemudian menentukan apakah karyawan tersebut lanjut sebagai pekerja atau tidak," ungkap dia.Hingga berita ini diturunkan, perwakilan warga dan perusahaan masih berembug.
Editor: Supriyadi
Murianews, Jepara - Puluhan orang yang mengatasnamakan Paguyuban Pemuda Bugel, asal Dukuh Bugel, Desa Sengon Bugel-Mayong, berunjuk rasa di depan PT SAMI, Kamis (12/4/2018) pagi. Mereka menuntut agar diberikan hak untuk pengusaha memenuhi janji-janji yang pernah diikrarkan kepada warga sekitar.
Janji-janji itu di antaranya, mendirikan lembaga pendidikan Islam di tanah pengganti wakaf yang kini digunakan oleh perusahaan untuk pabrik dan memfasilitasi warga tak berijazah SMA untuk dapat memeroleh kejar Paket C.
Ada juga janji untuk membuatkan kantin bagi warga yang tak bisa bekerja di pabrik tersebut. Selain itu, mereka juga menuntut agar pengelolaan limbah dilakukan oleh warga lokal.
"Dulu janjinya Pak Ridwan selaku pemilik PT MAS yang memiliki lahan, akan merealisasikan janji untuk penggantian tanah wakaf untuk dibuatkan lembaga pendidikan Islam. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan," tutur Koordinator Lapangan Solikhan.
Ia menjelaskan, PT MAS sebagai pemilik lahan menyewakan tanahnya kepada PT SAMI selama 20 tahun lebih. Adapun tanah tersebut dibeli dari warga setempat oleh Ridwan selaku pemilik PT MAS.
Dalam mediasi, sekretaris desa Sengon Bugel Darmanto mengucapkan untuk urusan tukar guling tanah wakaf sedang dalam proses. Menurutnya tukar guling tidak gampang lantaran, harus mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Awi selaku salah seorang Manager di PT SAMI menuturkan, pihaknya menyambut baik kedatangan warga. Kedepan ia berjanji akan lebih memperhatikan aspirasi warga terutama untuk dana pertanggungjawaban sosial atau CSR.
"Kami sudah banyak melakukan CSR diantaranya menyantuni anak yatim, parsel dan lain-lain. Nantinya kami juga meminta pertimbangan warga untuk menentukan CSR yang dibutuhkan dan sesuai untuk warga," ujarnya.
Hal serupa dikatakan oleh Sigit dari Bagian Personalia PT SAMI. Ia mengatakan perekrutan di perusahaannya dilakukan secara terbuka. Namun demikian, seluruh karyawan wajib mengikuti ketentuan perusahaan.
"Kita di perusahaan, menerapkan evaluasi terus menerus terhadap pekerja, dari hasil pekerjaan, attitude dan penilaian dari atasan. Hal itu lah yang kemudian menentukan apakah karyawan tersebut lanjut sebagai pekerja atau tidak," ungkap dia.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan warga dan perusahaan masih berembug.
Editor: Supriyadi
