Kepala daerah atau bupati-bupati yang datang itu, misalnya saja bupati Pekalongan, Purbalingga, Brebes, dan sejumlah kepala daerah lainnya di Jawa Tengah. Mereka benar-benar ingin belajar mengenai program yang bernama Kredit Usaha Produktif (KUP), yang digagas Bupati Musthofa.
KUP merupakan gagasan cerdas Bupati Musthofa, yang kini telah memimpin Kudus di periode keduanya ini. Dirinya ingin benar-benar membumikan ekonomi kerakyatan yang ada di Kudus, karena itulah yang menjadi kekuatan ekonomi nasional sesungguhnya.
Kedatangan para bupati tersebut, tentu saja disambut hangat bupati Kudus. Pasalnya, bupati ingin di seluruh Indonesia, atau setidaknya di Jawa Tengah, para pelaku usaha bisa lebih meningkat produktivitasnya. Yang pada akhirnya menuju pada satu tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan KUP ini sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan,” kata Musthofa.
Dengan implementasi KUP yang telah berjalan ini, terbukti mampu menyerap 3.370 orang tenaga kerja. Yang lebih membanggakan adalah jumlah tenaga kerja itu berasal dari kucuran dana KUP yang digelontorkan yang bersumber dari Bank Jateng.
Selain itu, bupati ingin merealisasikan konsep revolusi mental yang digagas Presiden RI Jokowi. Dengan KUP inilah dirinya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa
mindset dan moral negatif agar diubah menjadi lebih bertanggungjawab. Bagaimanapun juga, pinjaman merupakan utang yang harus dikembalikan, meski tanpa menggunakan jaminan di bank.”Jika selama ini sebagian masyarakat menganggap pinjaman atau kucuran dana dari pemerintah adalah hibah, maka kita harus mengubah pola pikir masyarakat kita untuk lebih bertanggung jawab,” jelasnya.Lebih jauh bupati menjelaskan bahwa KUP ini bukan semata-mata hanya untuk membantu permodalan usaha mikro kecil produktif. Namun lebih jauh ini untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan secara lebih luas, sesuai dengan Nawa Cita Jokowi-JK.Ditambahkannya, bahwa KUP ini tidak sedikitpun menggunakan dana APBD. Melainkan dari bank pelaksana yang telah dikerjasamakan dengan perusahaan penjamin. Namun demikian, dirinya yakin bahwa pelaku usaha mikro yang jumlahnya mencapai 98,77 persen ini merupakan orang-orang yang jujur, namun kurang beruntung dalam merasakan tambahan modal usaha dari perbankan.”Inilah upaya kami, bahwa kami benar-benar bekerja untuk rakyat. Semoga kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah, bisa segera merasakan KUP untuk pemberdayaan ekonomi masyarakatnya,” pungkasnya.
Editor: Merie
Murianews, Kudus – Beberapa bulan belakangan ini, Kabupaten Kudus mendadak sering dikunjungi kepala daerah-kepala daerah yang ada di Jawa Tengah. Rupanya mereka penasaran dengan program yang dibuat Bupati Kudus H Musthofa.
Kepala daerah atau bupati-bupati yang datang itu, misalnya saja bupati Pekalongan, Purbalingga, Brebes, dan sejumlah kepala daerah lainnya di Jawa Tengah. Mereka benar-benar ingin belajar mengenai program yang bernama Kredit Usaha Produktif (KUP), yang digagas Bupati Musthofa.
KUP merupakan gagasan cerdas Bupati Musthofa, yang kini telah memimpin Kudus di periode keduanya ini. Dirinya ingin benar-benar membumikan ekonomi kerakyatan yang ada di Kudus, karena itulah yang menjadi kekuatan ekonomi nasional sesungguhnya.
Kedatangan para bupati tersebut, tentu saja disambut hangat bupati Kudus. Pasalnya, bupati ingin di seluruh Indonesia, atau setidaknya di Jawa Tengah, para pelaku usaha bisa lebih meningkat produktivitasnya. Yang pada akhirnya menuju pada satu tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan KUP ini sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan,” kata Musthofa.
Dengan implementasi KUP yang telah berjalan ini, terbukti mampu menyerap 3.370 orang tenaga kerja. Yang lebih membanggakan adalah jumlah tenaga kerja itu berasal dari kucuran dana KUP yang digelontorkan yang bersumber dari Bank Jateng.
Selain itu, bupati ingin merealisasikan konsep revolusi mental yang digagas Presiden RI Jokowi. Dengan KUP inilah dirinya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa mindset dan moral negatif agar diubah menjadi lebih bertanggungjawab. Bagaimanapun juga, pinjaman merupakan utang yang harus dikembalikan, meski tanpa menggunakan jaminan di bank.
”Jika selama ini sebagian masyarakat menganggap pinjaman atau kucuran dana dari pemerintah adalah hibah, maka kita harus mengubah pola pikir masyarakat kita untuk lebih bertanggung jawab,” jelasnya.
Lebih jauh bupati menjelaskan bahwa KUP ini bukan semata-mata hanya untuk membantu permodalan usaha mikro kecil produktif. Namun lebih jauh ini untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan secara lebih luas, sesuai dengan Nawa Cita Jokowi-JK.
Ditambahkannya, bahwa KUP ini tidak sedikitpun menggunakan dana APBD. Melainkan dari bank pelaksana yang telah dikerjasamakan dengan perusahaan penjamin. Namun demikian, dirinya yakin bahwa pelaku usaha mikro yang jumlahnya mencapai 98,77 persen ini merupakan orang-orang yang jujur, namun kurang beruntung dalam merasakan tambahan modal usaha dari perbankan.
”Inilah upaya kami, bahwa kami benar-benar bekerja untuk rakyat. Semoga kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah, bisa segera merasakan KUP untuk pemberdayaan ekonomi masyarakatnya,” pungkasnya.
Editor: Merie
