Namun, pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan cukai itu, selalu saja muncul. Pelanggaran terhadap ketentuan atau regulasi mengenai cukai, masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat.
Karena itu, sosialisasi regulasi soal cukai adalah satu hal yang penting dilakukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Bagian Hukum Setda Kudus terus menggencarkan sosialiasi regulasi cukai ini.
Sebab, salah satu faktor masih banyaknya kasus pelanggaran cukai berupa praktik pembuatan rokok ilegal, salah satunya disebabkan kurang pahamnya masyarakat atas regulasi tentang cukai.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kudus Suhastuti mengatakan, pihaknya sudah memiliki program-program sosialisasi regulasi tentang cukai ke masyarakat.
”Sebab, Kudus yang dikenal sebagai produsen rokok, tentunya banyak industri-industri kecil yang berkaitan dengan cukai. Ada banyak regulasi yang harus dipahami,” katanya.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.Salah satu sosialisasi yang dilakukan adalah tentang syarat pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan.Antara lain, syarat bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut seperti tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan ijin, tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, dan memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.”Inilah yang kemudian kita sering sosialisasikan. Sehingga pengusaha memahami bagaimana ketentuan untuk usaha yang berhubungan dengan cukai ini. Jika pengusahanya paham, maka adanya peredaran cukai ilegal, akan semakin bisa diminimalisasi,” tuturnya. (HMS/SOS/CUK)
Editor: Merie
Murianews, Kudus – Kabupaten Kudus adalah salah satu daerah penghasil rokok terbesar di Indonesia. Itu sebabnya, daerah ini menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat.
Namun, pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan cukai itu, selalu saja muncul. Pelanggaran terhadap ketentuan atau regulasi mengenai cukai, masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat.
Karena itu, sosialisasi regulasi soal cukai adalah satu hal yang penting dilakukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Bagian Hukum Setda Kudus terus menggencarkan sosialiasi regulasi cukai ini.
Sebab, salah satu faktor masih banyaknya kasus pelanggaran cukai berupa praktik pembuatan rokok ilegal, salah satunya disebabkan kurang pahamnya masyarakat atas regulasi tentang cukai.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kudus Suhastuti mengatakan, pihaknya sudah memiliki program-program sosialisasi regulasi tentang cukai ke masyarakat.
”Sebab, Kudus yang dikenal sebagai produsen rokok, tentunya banyak industri-industri kecil yang berkaitan dengan cukai. Ada banyak regulasi yang harus dipahami,” katanya.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.
Salah satu sosialisasi yang dilakukan adalah tentang syarat pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Antara lain, syarat bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut seperti tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan ijin, tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, dan memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.
”Inilah yang kemudian kita sering sosialisasikan. Sehingga pengusaha memahami bagaimana ketentuan untuk usaha yang berhubungan dengan cukai ini. Jika pengusahanya paham, maka adanya peredaran cukai ilegal, akan semakin bisa diminimalisasi,” tuturnya. (HMS/SOS/CUK)
Editor: Merie
