Namun Bupati Kudus H Musthofa rupanya memiliki cara lain untuk bisa memberantas pungli di pemerintahannya. Cara ini disebutnya lebih efektif dibandingkan membentuk tim saber.
Menurutnya, upaya memberantas pungli harus dimulai dari pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin, menurut bupati, harus bisa Ngayomi, Ngayemi, dan Ngayani. ”Yaitu memberi rasa aman, rasa nyaman, serta memberi kesejahteraan bagi yang dipimpinnya,” tuturnya.
Pungli sendiri memang sangat marak dibahas akhir-akhir ini. Masing-masing pemerintahan atau lembaga berusaha agar pelayanan masyarakat yang dilaksanakannya, bisa baik tanpa ada pungli dari aparatnya.
Bupati mengatakan, dengan memberikan edukasi pada jajarannya, menjadikan modal penting bagi minimalisasi dan bahkan pemberantasan pungli. Untuk itu, dibuktikannya dengan peningkatan kesejahteraan pegawai di Kudus dengan TPP tertinggi di Jawa Tengah.
TPP ini, menurut bupati, salah satu upaya dari pihaknya, untuk bisa memberantas pungli. ”Tetapi lebih penting niat dan adanya komunikasi serta kebersamaan dari semua pihak untuk memberantas pungli,” kata bupati yang juga ketua harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang ini.
Pembina Forum UMKM Jawa Tengah ini menegaskan, bahwa dirinya dan jajarannya sudah menerapkan transparansi publik. Baik secara online memanfaatkan informasi teknologi (IT), maupun dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat.”Di Kudus, telah kami adakan tilik desa secara bergilir. Itu merupakan ajang sebagai sarana bupati lapor rakyat. Termasuk soal anggaran dan bagaimana impelementasinya,” jelasnya.Dikatakannya, keterbukaan yang dilakukannya ini, sebagai salah satu solusi pemberantasan pungli. Selain pembenahan sistem dan adanya monitoring untuk terus dievaluasi.”Konsep cybercity sebagai implementasi pelayanan secara online terus kami kembangkan. Setidaknya di Kudus sudah menerapkan aplikasi Menara untuk jembatan komunikasi, informasi, dan penyampaian keluhan warga. Serta Sipintar sebagai penghubung siswa, orang tua, dan guru/sekolah,” imbuhnya.
Editor: Merie
Murianews, Kudus – Banyak lembaga atau pemerintahan yang sekarang ini membentuk tim sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli). Ini dilakukan supaya bisa mencegah pungutan liar saat aparatur negara melayani masyarakat.
Namun Bupati Kudus H Musthofa rupanya memiliki cara lain untuk bisa memberantas pungli di pemerintahannya. Cara ini disebutnya lebih efektif dibandingkan membentuk tim saber.
Menurutnya, upaya memberantas pungli harus dimulai dari pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin, menurut bupati, harus bisa Ngayomi, Ngayemi, dan Ngayani. ”Yaitu memberi rasa aman, rasa nyaman, serta memberi kesejahteraan bagi yang dipimpinnya,” tuturnya.
Pungli sendiri memang sangat marak dibahas akhir-akhir ini. Masing-masing pemerintahan atau lembaga berusaha agar pelayanan masyarakat yang dilaksanakannya, bisa baik tanpa ada pungli dari aparatnya.
Bupati mengatakan, dengan memberikan edukasi pada jajarannya, menjadikan modal penting bagi minimalisasi dan bahkan pemberantasan pungli. Untuk itu, dibuktikannya dengan peningkatan kesejahteraan pegawai di Kudus dengan TPP tertinggi di Jawa Tengah.
TPP ini, menurut bupati, salah satu upaya dari pihaknya, untuk bisa memberantas pungli. ”Tetapi lebih penting niat dan adanya komunikasi serta kebersamaan dari semua pihak untuk memberantas pungli,” kata bupati yang juga ketua harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang ini.
Pembina Forum UMKM Jawa Tengah ini menegaskan, bahwa dirinya dan jajarannya sudah menerapkan transparansi publik. Baik secara online memanfaatkan informasi teknologi (IT), maupun dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat.
”Di Kudus, telah kami adakan tilik desa secara bergilir. Itu merupakan ajang sebagai sarana bupati lapor rakyat. Termasuk soal anggaran dan bagaimana impelementasinya,” jelasnya.
Dikatakannya, keterbukaan yang dilakukannya ini, sebagai salah satu solusi pemberantasan pungli. Selain pembenahan sistem dan adanya monitoring untuk terus dievaluasi.
”Konsep cybercity sebagai implementasi pelayanan secara online terus kami kembangkan. Setidaknya di Kudus sudah menerapkan aplikasi Menara untuk jembatan komunikasi, informasi, dan penyampaian keluhan warga. Serta Sipintar sebagai penghubung siswa, orang tua, dan guru/sekolah,” imbuhnya.
Editor: Merie
