Kesimpulan ini muncul setelah dilakukan gelar perkara tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwas, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Dari Panwas hadir tiga komisioner yakni Arifin, Taskuri, dan Muhammad Oliz. Sedang dari pihak kepolisian hadir Ipda R Aries Sulistyono, Aiptu Sutrisno, Bripka Alex Wijayanto dan Bripka Arief Gunawan. Dari pihak kejaksaan hadir Kasi Tindak Pidana Umum Frengky Silaban serta Kasi Perdata dan TUN Kejari Jepara Sigit Kristyanto.
Sebelum gelar perkara, Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Baik pihak pelapor, terlapor, hingga Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Miftahul Khoiri.
Proses klarifikasi dimulai secara maraton sejak pukul 09.00 - 15.00 WIB. "Setelah mendengarkan keterangan berbagai pihak maupun melihat atau mendengar bukti yang diajukan pelapor, Gakkumdu menyatakan laporan ini tak bisa ditindak lanjuti, " kata Ketua Panwas Jepara, Arifin mewakili Sentra Gakkumdu, Selasa (6/12/2016).
Dugaan kampanye hitam dan bagi-bagi uang itu terjadi saat pertemuan di rumah Imronah Hanani pada Jumat (25/11) lalu. Kegiatan yang diikuti puluhan orang itu dihadiri juga oleh Ahmad Marzuqi. Pihak pelapor menyerahkan beberapa bukti terkait laporanya. Yakni rekaman suara selama 27 menit, 1 foto kegiatan dan selembar uang pecahan Rp 100.000,-.
Dari enam pihak yang hendak diklarifikasi, lima di antaranya hadir. Yakni Noorkhan dan Kamal (pihak pelapor). Lalu Imronah Hanani dan Ahmad Marzuqi (pihak terlapor) maupun PPL Desa Krapyak.
Hanya, saksi kunci yang melihat, mendengar dan hadir langsung di lokasi yakni Sri Handayani yang merupakan pengurus Ranting Fatayat Jobokuto tak hadir saat klarifikasi.
Di sisi lain, saat bukti rekaman diputar ternyata suaranya juga tidak jelas. Praktis, materi yang disampaikan oleh sumber suara juga tidak bisa didengar. Dan hal itu juga diakui oleh pihak pelapor. Sedangkan bukti foto, tidak terlihat aktivitas bagi-bagi uang dalam foto tersebut. Foto itu hanya terlihat punggung seorang lelaki dalam posisi berdiri dan di sekelilingnya ada sejumlah perempuan. Sedangkan soal uang, pelapor juga tidak bisa membuktikan jika uang itu berasal dari pihak terlapor dan digunakan untuk mempengaruhi pilihan seseorang. "Rekaman itu saya dapat dari aktivitas telepon saya dengan Handayani. Tapi memang sekitar 90%, suara rekaman tidak bisa didengar. Dan sisanya tak jelas," ujar Kamal. Sementara itu, Imronah Hanani menyangkal adanya kampanye hitam dan bagi-bagi uang saat kegiatan yang digelar di rumahnya. Menurutnya kegiatan itu murni pengajian dalam rangka tasyakuran haji dirinya. "Saat itu ada pengeras suaranya, jadi bisa didengar oleh banyak orang jika memang ada
black campaign. Saya juga tidak kenal dan merasa tidak mengundang Handayani," tandasnya.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Jepara - Penanganan kasus dugaan kampanye hitam dan bagi-bagi uang dengan terlapor Imronah Hanani dan calon bupati (cabup) Ahmad Marzuqi tak bisa dilanjutkan ke proses penyidikan. Alasannya, kasus yang bermula dari laporan Noorkhan ini dinyatakan tak cukup bukti. Unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu juga tak terpenuhi.
Kesimpulan ini muncul setelah dilakukan gelar perkara tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwas, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Dari Panwas hadir tiga komisioner yakni Arifin, Taskuri, dan Muhammad Oliz. Sedang dari pihak kepolisian hadir Ipda R Aries Sulistyono, Aiptu Sutrisno, Bripka Alex Wijayanto dan Bripka Arief Gunawan. Dari pihak kejaksaan hadir Kasi Tindak Pidana Umum Frengky Silaban serta Kasi Perdata dan TUN Kejari Jepara Sigit Kristyanto.
Sebelum gelar perkara, Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Baik pihak pelapor, terlapor, hingga Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Miftahul Khoiri.
Proses klarifikasi dimulai secara maraton sejak pukul 09.00 - 15.00 WIB. "Setelah mendengarkan keterangan berbagai pihak maupun melihat atau mendengar bukti yang diajukan pelapor, Gakkumdu menyatakan laporan ini tak bisa ditindak lanjuti, " kata Ketua Panwas Jepara, Arifin mewakili Sentra Gakkumdu, Selasa (6/12/2016).
Dugaan kampanye hitam dan bagi-bagi uang itu terjadi saat pertemuan di rumah Imronah Hanani pada Jumat (25/11) lalu. Kegiatan yang diikuti puluhan orang itu dihadiri juga oleh Ahmad Marzuqi. Pihak pelapor menyerahkan beberapa bukti terkait laporanya. Yakni rekaman suara selama 27 menit, 1 foto kegiatan dan selembar uang pecahan Rp 100.000,-.
Dari enam pihak yang hendak diklarifikasi, lima di antaranya hadir. Yakni Noorkhan dan Kamal (pihak pelapor). Lalu Imronah Hanani dan Ahmad Marzuqi (pihak terlapor) maupun PPL Desa Krapyak.
Hanya, saksi kunci yang melihat, mendengar dan hadir langsung di lokasi yakni Sri Handayani yang merupakan pengurus Ranting Fatayat Jobokuto tak hadir saat klarifikasi.
Di sisi lain, saat bukti rekaman diputar ternyata suaranya juga tidak jelas. Praktis, materi yang disampaikan oleh sumber suara juga tidak bisa didengar.
Dan hal itu juga diakui oleh pihak pelapor. Sedangkan bukti foto, tidak terlihat aktivitas bagi-bagi uang dalam foto tersebut. Foto itu hanya terlihat punggung seorang lelaki dalam posisi berdiri dan di sekelilingnya ada sejumlah perempuan. Sedangkan soal uang, pelapor juga tidak bisa membuktikan jika uang itu berasal dari pihak terlapor dan digunakan untuk mempengaruhi pilihan seseorang.
"Rekaman itu saya dapat dari aktivitas telepon saya dengan Handayani. Tapi memang sekitar 90%, suara rekaman tidak bisa didengar. Dan sisanya tak jelas," ujar Kamal.
Sementara itu, Imronah Hanani menyangkal adanya kampanye hitam dan bagi-bagi uang saat kegiatan yang digelar di rumahnya. Menurutnya kegiatan itu murni pengajian dalam rangka tasyakuran haji dirinya.
"Saat itu ada pengeras suaranya, jadi bisa didengar oleh banyak orang jika memang ada black campaign. Saya juga tidak kenal dan merasa tidak mengundang Handayani," tandasnya.
Editor : Akrom Hazami
