Kepada wartawan, Kepala BPMPPT Revlisianto Subekti menuturkan, pengetatan aturan toko swalayan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Toko Swalayan yang dibahas Pansus II, diharapkan sebatas minimarket.
Digulirkannya raperda itu bermula dari kekhawatiran menjamurnya minimarket atau toko modern bakal mematikan usaha toko kelontong dan pasar tradisional. Karena usaha minimarket menjamur hingga pedesaan.
“Kami berharap pembatasan seperti jarak, jam buka, maupun kuota hanya diberlakukan untuk minimarket. Untuk mall atau pusat berbelanjaan yang berskala besar tetap diberi kelonggaran,” ujar Revli.
Investor yang hendak mendirikan mal biasanya hanya mengincar lokasi strategis di wilayah perkotaan. Mereka tidak mungkin membuka usaha di wilayah pedesaan atau pinggiran.
Banyak calon investor yang hendak menanamkan modalnya dengan mendirikan mal di wilayah Kota Kudus. Seperti baru-baru ini ada investor yang mengincak sebuah lokasi di Jalan Sudirman persis di depan Mapolres Kudus.
“Namun ketika mendengar Raperda ini digulirkan, mereka memilih mundur. Kami setuju jika mal diberi aturan secara khusus, namun berbeda dengan pengetatan aturan pada minimarket,” katanya.Kabupaten Kudus selama ini dikenal sebagai segitiga emas. Banyak pemodal yang menginginkan membuka usaha di Kudus, karena konsumennya selama ini berasal dari wilayah Kudus dan kabupaten tetangga lainnya.“Konsumen mal mereka di Semarang juga banyak yang dari wilayah Kudus dan sekitarnya. Karena itu mereka ingin membuka usaha di sini, karena akses Kudus sangat strategis,” katanya.Ketua Pansus II Aris Suliyono memahami usulan eksekutif, agar Kudus tetap menjadi kabupaten pro investasi. Raperda ini, lanjut dia, memang digulirkan dengan semangat melindungi pedagang kecil dan pasar tradisional dari serbuan minimarket.“Khusus minimarket, kami siapkan aturan pembatasan seperti kuota satu unit untuk wilayah tiga desa, jarak dari pasar tradisional sekitar 500 meter, dan jam operasional mulai jam 10.00. Aturan ini masih kami godok dalam pembahasan di tingkat Pansus,” ujarnya.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Kudus – Aturan investasi mal di Kudus akan diperlonggar. Hal itu menyusul Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus agar tidak membatasi aturan investasi mal.
Kepada wartawan, Kepala BPMPPT Revlisianto Subekti menuturkan, pengetatan aturan toko swalayan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Toko Swalayan yang dibahas Pansus II, diharapkan sebatas minimarket.
Digulirkannya raperda itu bermula dari kekhawatiran menjamurnya minimarket atau toko modern bakal mematikan usaha toko kelontong dan pasar tradisional. Karena usaha minimarket menjamur hingga pedesaan.
“Kami berharap pembatasan seperti jarak, jam buka, maupun kuota hanya diberlakukan untuk minimarket. Untuk mall atau pusat berbelanjaan yang berskala besar tetap diberi kelonggaran,” ujar Revli.
Investor yang hendak mendirikan mal biasanya hanya mengincar lokasi strategis di wilayah perkotaan. Mereka tidak mungkin membuka usaha di wilayah pedesaan atau pinggiran.
Banyak calon investor yang hendak menanamkan modalnya dengan mendirikan mal di wilayah Kota Kudus. Seperti baru-baru ini ada investor yang mengincak sebuah lokasi di Jalan Sudirman persis di depan Mapolres Kudus.
“Namun ketika mendengar Raperda ini digulirkan, mereka memilih mundur. Kami setuju jika mal diberi aturan secara khusus, namun berbeda dengan pengetatan aturan pada minimarket,” katanya.
Kabupaten Kudus selama ini dikenal sebagai segitiga emas. Banyak pemodal yang menginginkan membuka usaha di Kudus, karena konsumennya selama ini berasal dari wilayah Kudus dan kabupaten tetangga lainnya.
“Konsumen mal mereka di Semarang juga banyak yang dari wilayah Kudus dan sekitarnya. Karena itu mereka ingin membuka usaha di sini, karena akses Kudus sangat strategis,” katanya.
Ketua Pansus II Aris Suliyono memahami usulan eksekutif, agar Kudus tetap menjadi kabupaten pro investasi. Raperda ini, lanjut dia, memang digulirkan dengan semangat melindungi pedagang kecil dan pasar tradisional dari serbuan minimarket.
“Khusus minimarket, kami siapkan aturan pembatasan seperti kuota satu unit untuk wilayah tiga desa, jarak dari pasar tradisional sekitar 500 meter, dan jam operasional mulai jam 10.00. Aturan ini masih kami godok dalam pembahasan di tingkat Pansus,” ujarnya.
Editor : Akrom Hazami
