Ketua Komisi D DPRD Mukhasiron mengatakan desakan pembentukan pansus menguat setelah mereka melakukan sidak ke rumah sakit, Sabtu (4/3/2017). Diketahui, sidak dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan. “Pansus terkait layanan RSU Kudus layak digulirkan karena direksi RSU menutup-nutupi informasi yang kami butuhkan,” ujar Mukhasiron di Kudus, Minggu (5/3/2017).
Buruknya pelayanan RSUD sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Pihaknya kerap mendapatkan keluhan masyarakat ihwal pelayanan RSUD. Di antara yang mendapat sorotan adalah buruknya pelayanan terutama terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
RSUD memberikan pelayanan tak maksimal. Hal itu diduga menurut Mukhasiron, terkait kurang adilnya pembagian renumerasi untuk jajaran direksi hingga staf terbawah.
Informasi yang ditangkapnya, renumerasi atau tambahan penghasilan direktur RSU mencapai Rp 40 juta, ditambah lain-lainnya. Berarti ‘take home pay’ direktur mencapai Rp 70 juta per bulan. Sementara renumerasi untuk perawat dan tenaga medis lainnya di tingkat pelayanan sangat kecil sehingga terjadi kesenjangan.
Pada sidak, DPRD sebenarnya meminta membuka data besaran remunerasi yang diberikan kepada seluruh pegawai di semua tingkatan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pihak RSUD. “Seharusnya besaran gaji dan tunjangan pejabat publik tidak perlu ditutup-tutupi. Di RSU kami tidak melihat adanya keterbukaan informasi publik terkait hal ini. Alasan inilah yang salah satunya mendorong kami mendesak pimpinan untuk menggulirkan pansus,” ujarnya.
Mukhosiron juga menyoroti sistem rekruitmen tenaga kontrak untuk posisi perawat dan tenaga medis. Dari penelusurannya, RSU Kudus tidak memiliki analisa kebutuhan karyawan yang valid, sehingga proses rekruitmen berpotensi terjadi penyelewengan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kudus, Edi Kurniawan mengatakan jajaran direksi dan manajemen RSU perlu penyegaran. Sebab Edi melihat adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran RSUD. “Setiap tahun, puluhan miliar anggaran diberikan ke RSUD. Sementara, dengan status sebagai BLUD, RSUD tak perlu menyetor pendapatan ke kas daerah dan bebas mengelola anggaran sendiri. Tapi kenyataannya, masih ada diskriminasi dalam pelayanan,” ujarnya.Direkrut RSU dr Loekmono Hadi dokter Abdul Azis Achyar menanggapi apa yang dikeluhkan DPRD. Azis menampik jika pihaknya dikatakan menutupi data. Termasuk menutup-nutupi pembagian renumerasi. Azis mengatakan, data yang diminta anggota DPRD Kudus sudah disiapkan. Tapi terlebih dulu, pihaknya harus minta izin ke Bupati Kudus.“Hingga anggota DPRD tiba di RSU, izin dari bupati belum ada sehingga kami tak berani membuka data tersebut,” kata Azis.Azis mengatakan, pembagian renumerasi yang diambil sebesar 30 persen dari pendapatan RSU sudah sangat proporsional. Pembagian renumerasi juga mengacu pada peraturan bupati (perbup). “Tidak ada kesenjangan seperti yang disampaikan anggota DPRD. Semuanya proporsional,” ujarnya.
Editor : Akrom HazamiBaca juga : DPRD Kudus Kesal dengan RSUD yang Tak Transparan soal Data
Murianews, Kudus – DPRD Kudus masih tak mampu menyembunyikan kekecewaannya kepada RSUD dr Loekmono Hadi. Hal ini akibat RSUD tidak memberikan data soal pembagian renumerasi. Anggota DPRD Kudus mendesak agar pimpinan DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus) guna menginvestigasi manajemen rumah sakit.
Ketua Komisi D DPRD Mukhasiron mengatakan desakan pembentukan pansus menguat setelah mereka melakukan sidak ke rumah sakit, Sabtu (4/3/2017). Diketahui, sidak dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan. “Pansus terkait layanan RSU Kudus layak digulirkan karena direksi RSU menutup-nutupi informasi yang kami butuhkan,” ujar Mukhasiron di Kudus, Minggu (5/3/2017).
Buruknya pelayanan RSUD sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Pihaknya kerap mendapatkan keluhan masyarakat ihwal pelayanan RSUD. Di antara yang mendapat sorotan adalah buruknya pelayanan terutama terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
RSUD memberikan pelayanan tak maksimal. Hal itu diduga menurut Mukhasiron, terkait kurang adilnya pembagian renumerasi untuk jajaran direksi hingga staf terbawah.
Informasi yang ditangkapnya, renumerasi atau tambahan penghasilan direktur RSU mencapai Rp 40 juta, ditambah lain-lainnya. Berarti ‘take home pay’ direktur mencapai Rp 70 juta per bulan. Sementara renumerasi untuk perawat dan tenaga medis lainnya di tingkat pelayanan sangat kecil sehingga terjadi kesenjangan.
Pada sidak, DPRD sebenarnya meminta membuka data besaran remunerasi yang diberikan kepada seluruh pegawai di semua tingkatan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pihak RSUD. “Seharusnya besaran gaji dan tunjangan pejabat publik tidak perlu ditutup-tutupi. Di RSU kami tidak melihat adanya keterbukaan informasi publik terkait hal ini. Alasan inilah yang salah satunya mendorong kami mendesak pimpinan untuk menggulirkan pansus,” ujarnya.
Mukhosiron juga menyoroti sistem rekruitmen tenaga kontrak untuk posisi perawat dan tenaga medis. Dari penelusurannya, RSU Kudus tidak memiliki analisa kebutuhan karyawan yang valid, sehingga proses rekruitmen berpotensi terjadi penyelewengan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kudus, Edi Kurniawan mengatakan jajaran direksi dan manajemen RSU perlu penyegaran. Sebab Edi melihat adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran RSUD. “Setiap tahun, puluhan miliar anggaran diberikan ke RSUD. Sementara, dengan status sebagai BLUD, RSUD tak perlu menyetor pendapatan ke kas daerah dan bebas mengelola anggaran sendiri. Tapi kenyataannya, masih ada diskriminasi dalam pelayanan,” ujarnya.
Direkrut RSU dr Loekmono Hadi dokter Abdul Azis Achyar menanggapi apa yang dikeluhkan DPRD. Azis menampik jika pihaknya dikatakan menutupi data. Termasuk menutup-nutupi pembagian renumerasi. Azis mengatakan, data yang diminta anggota DPRD Kudus sudah disiapkan. Tapi terlebih dulu, pihaknya harus minta izin ke Bupati Kudus.
“Hingga anggota DPRD tiba di RSU, izin dari bupati belum ada sehingga kami tak berani membuka data tersebut,” kata Azis.
Azis mengatakan, pembagian renumerasi yang diambil sebesar 30 persen dari pendapatan RSU sudah sangat proporsional. Pembagian renumerasi juga mengacu pada peraturan bupati (perbup). “Tidak ada kesenjangan seperti yang disampaikan anggota DPRD. Semuanya proporsional,” ujarnya.
Editor : Akrom Hazami
Baca juga : DPRD Kudus Kesal dengan RSUD yang Tak Transparan soal Data
