Hal itu disampaikannya, saat menjadi salah satu narasumber di program Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne, Selasa (23/8/2016) malam. Menurutnya, dia tidak ingin warganya menjadi pengangguran akibat dari dampak kenaikan tersebut.
”Saya ingin membawa suara rakyat kami. Jangan sampai rakyat kami menjadi pengangguran, karena adanya kenaikan rokok yang begitu tinggi,” jelasnya.
Bupati mengatakan, jika kenaikan harga itu memang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Sebagai pemerintah daerah, pihaknya tidak akan ikut campur. ”Tapi, persoalan ini menyangkut masa depan warga kami. Ada kurang lebih 12% dari warga kami yang bekerja di industri rokok ini. Kurang lebih seratus ribu warga kami di sana. Bayangkan saja itu,” terangnya.
Sebagai kepala daerah, menurut bupati, pihaknya selalu memonitor kegiatan dari para buruh bidang rokok. Meskipun selama ini, dana bagi hasil dari cukai, masih dirasakannya tidak adil.
”Bayangkan saja, dari sekian triliun dana cukai dari rokok itu, kita hanya diberi berapa. Apalagi dengan aturan pemerintah yang ketat, sehingga kami kesulitan untuk menjalankannya,” terangnya.
Apalagi, menurut bupati, pemerintah daerah sudah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyejahterakan warganya. Berbagai pelatihan dilakukan, sehingga mereka yang bekerja di industri rokok, bisa semakin naik kesejahteraannya.”Termasuk juga bagaimana perusahaan rokok sudah melakukan berbagai kegiatan untuk warga kami. Dari mulai bidang pendidikan dan olahraga. Peran mereka sangat penting. Kontribusinya tidak sedikit,” paparnya.Karena itu, bupati meminta kepada pemerintah, jangan sampai memberlakukan kebijakan yang bisa membuat warganya menjadi pengangguran. Harusnya dipikirkan bagaimana tahapan untuk bisa menerapkan kebijakan itu.”Bagaimana supaya ditata dulu mekanismenya, sebelum memberlakukan kebijakan itu. Sehingga warga kami bisa tetap terayomi dan tetap meningkat kesejahteraannya,” imbuhnya.
Editor: Merie
Murianews, Kudus – Bupati Kudus H Musthofa menegaskan bahwa jika harga rokok mengalami kenaikan, maka yang akan menderita adalah warga di Kabupaten Kudus.
Hal itu disampaikannya, saat menjadi salah satu narasumber di program Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne, Selasa (23/8/2016) malam. Menurutnya, dia tidak ingin warganya menjadi pengangguran akibat dari dampak kenaikan tersebut.
”Saya ingin membawa suara rakyat kami. Jangan sampai rakyat kami menjadi pengangguran, karena adanya kenaikan rokok yang begitu tinggi,” jelasnya.
Bupati mengatakan, jika kenaikan harga itu memang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Sebagai pemerintah daerah, pihaknya tidak akan ikut campur. ”Tapi, persoalan ini menyangkut masa depan warga kami. Ada kurang lebih 12% dari warga kami yang bekerja di industri rokok ini. Kurang lebih seratus ribu warga kami di sana. Bayangkan saja itu,” terangnya.
Sebagai kepala daerah, menurut bupati, pihaknya selalu memonitor kegiatan dari para buruh bidang rokok. Meskipun selama ini, dana bagi hasil dari cukai, masih dirasakannya tidak adil.
”Bayangkan saja, dari sekian triliun dana cukai dari rokok itu, kita hanya diberi berapa. Apalagi dengan aturan pemerintah yang ketat, sehingga kami kesulitan untuk menjalankannya,” terangnya.
Apalagi, menurut bupati, pemerintah daerah sudah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyejahterakan warganya. Berbagai pelatihan dilakukan, sehingga mereka yang bekerja di industri rokok, bisa semakin naik kesejahteraannya.
”Termasuk juga bagaimana perusahaan rokok sudah melakukan berbagai kegiatan untuk warga kami. Dari mulai bidang pendidikan dan olahraga. Peran mereka sangat penting. Kontribusinya tidak sedikit,” paparnya.
Karena itu, bupati meminta kepada pemerintah, jangan sampai memberlakukan kebijakan yang bisa membuat warganya menjadi pengangguran. Harusnya dipikirkan bagaimana tahapan untuk bisa menerapkan kebijakan itu.
”Bagaimana supaya ditata dulu mekanismenya, sebelum memberlakukan kebijakan itu. Sehingga warga kami bisa tetap terayomi dan tetap meningkat kesejahteraannya,” imbuhnya.
Editor: Merie
