Legalisasi Outsourcing di Kudus yang Tanpa Kontrol Tuai Kritik

Murianews, Kudus – Legalisasi sistem outsourcing di Kabupaten Kudus yang tanpa kontrol, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Karena, banyak syarat penggunaan outsourcing yang seringkali diabaikan. Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Kudus Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, tantangan yang dihadapi buruh ke depannya, akan cukup berat. ”Legalisasi sistem outsourcing tanpa kontrol, penerapan struktur skala upah, serta sejumlah persoalan buruh lainnya, perlu mendapatkan perhatian,” katanya, Senin (12/9/2016). Terkait outsourcing, menurut Mamik, secara regulatif jenis pekerjaan dan syarat penggunaan tenaga kerja outsourcing, seringkali tidak dihiraukan pengusaha. Hal itu akibat lemahnya pengawasan dan penindakan yang seharusnya dilakukan dinas tenaga kerja. ”Di Kudus ada perusahaan yang melakukan praktik, jenis pekerjaan utama atau core bisnis di-outsourcing-kan. Kondisi demikian terus berjalan, karena lemahnya kontrol dan penindakan dari dinas terkait,” ujarnya. Sementara tingginya angka pencari kerja baru, menjadikan buruh outsourcing tidak memiliki daya tawar. Rata- rata upah yang diterima sebagai pekerja outsourcing, tidak layak, di bawah ketentuan upah minimum kabupaten (UMK). ”Masa depan buruh menjadi tidak jelas,” jelasnya. Di sisi lain, Ketua Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi (FSP Niba) SPSI Kudus Ahmad Fikri mengatakan, salah satu perusahaan percetakan di Kudus memperlakukan pekerja outsourcing tidak bermartabat. ”Pekerja direkrut ketika perusahaan mendapatkan order. Parahnya lagi, mereka bekerja berdasar hasil borongan,” ungkapnya. Editor: Merie