Dinsosnakertrans: Buruh Baru Melapor Jika Ada Masalah

Murianews, Kudus – Persoalan masih adanya diskriminasi terhadap tenaga outsourcing yang dikritik sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), ditanggapi baik oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus. Kepala Dinsosnakertrans Kudus Lutful Hakim mengatakan, pihaknya siap mengambil tindakan, jika memang ada perusahaan yang mempekerjakan buruh outsourching tidak sesuai ketentuan. ”Sejauh ini, kami belum pernah mendapatkan laporan terkait masalah itu. Biasanya, buruh melapor kalau sudah ada masalah,”  katanya didampingi Kabid Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (PHIK) Dinsosnakertrans, Wisnu Broto Jayawardana. Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Kudus Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, tantangan yang dihadapi buruh ke depannya, akan cukup berat. ”Legalisasi sistem outsourcing tanpa kontrol, penerapan struktur skala upah, serta sejumlah persoalan buruh lainnya, perlu mendapatkan perhatian,” katanya, Senin (12/9/2016). Terkait outsourcing, menurut Mamik, secara regulatif jenis pekerjaan dan syarat penggunaan tenaga kerja outsourcing, seringkali tidak dihiraukan pengusaha. Hal itu akibat lemahnya pengawasan dan penindakan yang seharusnya dilakukan dinas tenaga kerja. ”Di Kudus ada perusahaan yang melakukan praktik, jenis pekerjaan utama atau core bisnis di-outsourcing-kan. Kondisi demikian terus berjalan, karena lemahnya kontrol dan penindakan dari dinas terkait,” ujarnya. Saat ini juga, menurut Lutful, pihaknya sudah mengusupkan penerapan struktur skala upah. Usulan itu muncul pada pertemuan antara Dinas Ketenagakerjaan se Jawa Tengah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, unsur akademisi, dan petugas BPS di Salatiga, pada pekan kemarin. ”Pemberlakuannya masih menunggu juknis dan juklak dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Tenaga Kerja,” imbuhnya. Editor: Merie