Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Kabupaten Jepara, Muhammad Oliz saat kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017 yang digelar di pendapa kabupaten, Rabu (12/10/2016). Selain panwaslih, narasumber kegiatan yang digelar Desk Pilkada Pemkab Jepara ini adalah Divisi Mutarlih KPU Jepara, Anik Sholihatun.
Kegiatan yang dimoderatori Kasubag Tapem Setda Jepara Tri Wijatmiko ini diikuti oleh petinggi dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan lain sebagainya."Banyak kasus pidana pemilu yang melibatkan petinggi. Di Jepara saat gawe pileg 2014 juga ada salah satu petinggi di Kecamatan Batealit yang terbukti melanggar sehingga dijatuhi hukuman oleh hakim berupa enam bulan kurungan dengan masa percobaan 12 bulan dan denda Rp6 juta subsider 2 bulan kurungan. Semoga kejadian ini tak terulang lagi saat Pilkada Jepara 2017," kata Oliz, Rabu (12/10/2016).
Layaknya warga negara pada umumnya, kata Oliz petinggi juga memiliki hak pilih. Mereka juga diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye paslon, namun dengan catatan tidak menggunakan atribut, fasilitas atau kendaraan dinas petinggi.
"Ikut kampanye untuk dirinya sendiri tak masalah agar mereka juga mengetahui visi misi paslon. Yang dilarang kalau petinggi melakukan mobilisasi massa agar mengikuti kampanye paslon tertentu, apalagi sampai memanfaatkan fasilitas dinas yang dibiayai uang negara," paparnya.
Berpijak pengalaman pilkada serentak tahap I tahun 2015, kata Oliz pelanggaran pidana pemilu di tingkat desa juga bisa berupa penyalahgunaan balai desa. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang. Saat itu, ada kegiatan sosialisasi Progam Keluarga Harapan (PKH) yang digelar di Balai Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul.Pelakunya salah seorang warga bernama Slamet Arif yang mendompleng kegiatan sosialisasi itu dan mengarahkan penerima PKH agar memilih salah satu paslon peserta Pilkada Pemalang. Karena terbukti melanggar Slamet Arif divonis 2 bulan penjara 4 bulan masa percobaan dan denda Rp1 juta subsider 1 bulan penjara.Sementara itu, Divisi Mutarlih KPU Jepara Anik Sholihatun berharap petinggi mendorong warganya agar melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sebab saat ini, e-KTP menjadi salah satu sarana penting agar warga yang sudah memiliki hak pilih bisa menyalurkan aspirasi politiknya saat hari H .
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Jepara – Menjelang Pilkada 2017, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jepara mengimbau kepala desa atau lurah netral dan tidak ikut dalam politik praktis.Ancaman penjara dan denda membayangi penyelenggara pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan yang terbukti melanggar tindak pidana pemilu.
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Kabupaten Jepara, Muhammad Oliz saat kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017 yang digelar di pendapa kabupaten, Rabu (12/10/2016). Selain panwaslih, narasumber kegiatan yang digelar Desk Pilkada Pemkab Jepara ini adalah Divisi Mutarlih KPU Jepara, Anik Sholihatun.
Kegiatan yang dimoderatori Kasubag Tapem Setda Jepara Tri Wijatmiko ini diikuti oleh petinggi dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan lain sebagainya."Banyak kasus pidana pemilu yang melibatkan petinggi. Di Jepara saat gawe pileg 2014 juga ada salah satu petinggi di Kecamatan Batealit yang terbukti melanggar sehingga dijatuhi hukuman oleh hakim berupa enam bulan kurungan dengan masa percobaan 12 bulan dan denda Rp6 juta subsider 2 bulan kurungan. Semoga kejadian ini tak terulang lagi saat Pilkada Jepara 2017," kata Oliz, Rabu (12/10/2016).
Layaknya warga negara pada umumnya, kata Oliz petinggi juga memiliki hak pilih. Mereka juga diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye paslon, namun dengan catatan tidak menggunakan atribut, fasilitas atau kendaraan dinas petinggi.
"Ikut kampanye untuk dirinya sendiri tak masalah agar mereka juga mengetahui visi misi paslon. Yang dilarang kalau petinggi melakukan mobilisasi massa agar mengikuti kampanye paslon tertentu, apalagi sampai memanfaatkan fasilitas dinas yang dibiayai uang negara," paparnya.
Berpijak pengalaman pilkada serentak tahap I tahun 2015, kata Oliz pelanggaran pidana pemilu di tingkat desa juga bisa berupa penyalahgunaan balai desa. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang. Saat itu, ada kegiatan sosialisasi Progam Keluarga Harapan (PKH) yang digelar di Balai Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul.
Pelakunya salah seorang warga bernama Slamet Arif yang mendompleng kegiatan sosialisasi itu dan mengarahkan penerima PKH agar memilih salah satu paslon peserta Pilkada Pemalang. Karena terbukti melanggar Slamet Arif divonis 2 bulan penjara 4 bulan masa percobaan dan denda Rp1 juta subsider 1 bulan penjara.
Sementara itu, Divisi Mutarlih KPU Jepara Anik Sholihatun berharap petinggi mendorong warganya agar melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sebab saat ini, e-KTP menjadi salah satu sarana penting agar warga yang sudah memiliki hak pilih bisa menyalurkan aspirasi politiknya saat hari H .
Editor : Akrom Hazami
