Itu juga yang disampaikan bupati kepada masyarakat Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, saat menghadiri kegiatan yang ada di sana. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan ”Bupati Lapor Rakyat”, yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan bupati.
Dikatakan bupati, soal pungli memang tidak bisa ditolerir pihaknya. Setiap ada aparatur pemeirntah yang ketahuan melakukan pungli, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas.
”Tidak perlu lagi diskusi, manakala ada aparat pemerintah yang terbukti melakukan pungli. Segera saya copot dari jabatannya, karena sudah menyusahkan masyarakat. Bahkan meski nominalnya hanya puluhan ribu, saya tetap akan tindak tegas,” terangnya.
Hal itu juga berlaku untuk penerimaan berbagai macam santunan kematian, yang diterima warga. Bupati menegaskan tidak boleh ada yang memotong uang santunan tersebut. Misalnya saja santunan kematian, yang sudah diprogramkan sejak awal bupati menjabat.
Dalam kesempatan itu, bupati memang menyerahkan santunan kematian kepada warga yang menerimanya. Bahkan, bupati meminta warga penerimanya, untuk menghitung uang santunan yang diterima tersebut.”Saya minta bapak dan ibu menghitung uang santunan yang panjenengan terima semua. Sudah sesuai dengan jumlahnya atau belum. Tujuannya agar uang yang diterima pas sesuai ketentuan. Harus pas, dan tidak boleh ada potongan apapun,” tegasnya.Bupati mengharamkan siapapun yang berani coba-coba memotong atau meminta imbalan jasa dari warga, dengan dalih apapun. Inilah yang diinginkan bupati, agar warga bisa memahami komitmennya untuk memberantas pungli di wilayah ini.”Inilah ikhtiar kami. Dengan niat baik, Insha Allah hasilnya juga baik untuk seluruh masyarakat. Bagi kami, mengabdi lebih berarti daripada membanggakan diri,” katanya.
Editor: Merie
Murianews, Kudus – Bupati Kudus H Musthofa sedang gencar-gencarnya untuk melakukan sosialisasi pemberantasan pungutan liar (pungli). Kepada masyarakat yang ditemui, bupati menegaskan jika aparatur pemerintah di bawahnya, tidak akan berani-berani lagi melakukan pungli, kalau tidak mau diberhentikan.
Itu juga yang disampaikan bupati kepada masyarakat Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, saat menghadiri kegiatan yang ada di sana. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan ”Bupati Lapor Rakyat”, yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan bupati.
Dikatakan bupati, soal pungli memang tidak bisa ditolerir pihaknya. Setiap ada aparatur pemeirntah yang ketahuan melakukan pungli, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas.
”Tidak perlu lagi diskusi, manakala ada aparat pemerintah yang terbukti melakukan pungli. Segera saya copot dari jabatannya, karena sudah menyusahkan masyarakat. Bahkan meski nominalnya hanya puluhan ribu, saya tetap akan tindak tegas,” terangnya.
Hal itu juga berlaku untuk penerimaan berbagai macam santunan kematian, yang diterima warga. Bupati menegaskan tidak boleh ada yang memotong uang santunan tersebut. Misalnya saja santunan kematian, yang sudah diprogramkan sejak awal bupati menjabat.
Dalam kesempatan itu, bupati memang menyerahkan santunan kematian kepada warga yang menerimanya. Bahkan, bupati meminta warga penerimanya, untuk menghitung uang santunan yang diterima tersebut.
”Saya minta bapak dan ibu menghitung uang santunan yang panjenengan terima semua. Sudah sesuai dengan jumlahnya atau belum. Tujuannya agar uang yang diterima pas sesuai ketentuan. Harus pas, dan tidak boleh ada potongan apapun,” tegasnya.
Bupati mengharamkan siapapun yang berani coba-coba memotong atau meminta imbalan jasa dari warga, dengan dalih apapun. Inilah yang diinginkan bupati, agar warga bisa memahami komitmennya untuk memberantas pungli di wilayah ini.
”Inilah ikhtiar kami. Dengan niat baik, Insha Allah hasilnya juga baik untuk seluruh masyarakat. Bagi kami, mengabdi lebih berarti daripada membanggakan diri,” katanya.
Editor: Merie
