Menjawab Isu Pupuk Subsidi Dihapus, Bupati Grobogan: Petani Kita Menangis

[caption id="attachment_292609" align="alignleft" width="1280"] Bupati Grobogan Sri Sumarni memberikan sambutan dalam acara Demplot Penerapan Biosaka Pada Tanaman Pangan di Desa Genengsari, Toroh, Grobogan, Sabtu (28/5/2022). (Murianews/Saiful Anwar)[/caption] MURIANEWS, Grobogan – Muncul isu, jika pupuk subsidi akan dihapus dalam kegiatan pencanangan Demplot Biosaka Pada Tanaman Pangan di Desa Genengsari, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Saat itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan bila isu penghapusan pupuk bersubsidi terwujud, petani di wilayahnya akan menangis. Pasalnya, ketergantungan petani pada pupuk subsidi masih tinggi. Sri menyebut harga pupuk bersubsidi naik saja sudah bikin petani menjerit. Apalagi, jika isu penghapusan itu direalisasikan. Baca: Petani Grobogan Dikenalkan Biosaka Gantinya Pupuk “Kalau memang tadi subsidi mau dihapus dan sebagainya, kita menangis sebetulnya. Apa kira-kira solusi untuk petani agar tetap happy?” tanya Sri Sumarni di hadapan Dirjen Tanama Pangan dan jajarannya. Di kesempatan itu, Sri juga curhat soal bantuan pupuk cair untuk Grobogan, beberapa waktu lalu. Penyaluran yang tak disertai sosialisasi cara penggunaannya akhirnya membuat pupuk tersebut mubazir. “Ada bantuan pupuk cair. Saya di-WA, tidak tahu bagaimana pemakaiannya pupuk cair. Tidak ada sosialisasi di lapangan, dan ini kadang-kadang tidak terpakai. Ini juga mubazir. Kalau mubazir ya enak ditambahkan subsidi pupuk kimia,” papar Bupati. Lebih lanjut, Bupati mengatakan, stok pupuk baik Pusri maupun Petro selalu ada. Namun, yang menjadi masalah yakni adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan. Yakni antara ketersediaan pupuk dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). “Saya monitor distributor pupuk baik Pusri maupun Petro, ini selalu ada. Tetapi ya itu tadi, pelaporannya. Pupuknya ada, tapi RDKK-nya tidak nyambung. Ini juga perhatian Bapak, nanti sampaikan sama Pak Menteri,” kata Bupati. Bupati pun meminta solusi terkait permasalahan pupuk. Sebab, meski sebenarnya kebijakan nasional, pihak Pemeritah Daerah yang kena sambat dari petani.   Reporter: Saiful Anwar Editor: Zulkifli Fahmi