Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Grobogan – Jelang musim tanam pertama atau MT-1, peredaran pupuk subsidi mulai diawasi. Itu guna mencegah tindakan penyelewengan pupuk subsidi.

Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) di Pendapa Grobogan, Rabu (19/10/2022) mengatakan dibentuknya KP3 sebagai wujud perhatian pemerintah terkait pengawasan terhadap penyediaan, alokasi, serta distribusi pupuk dari produsen hingga ke tangan petani.

”Koordinasi semua pihak dalam pengawasan alokasi serta distribusi pupuk bersubsidi diperlukan untuk meminimalisir praktik penyimpangan yang terjadi di lapangan,” ujar Bupati.

Bupati menambahkan, menyambut musim tanam 1 (MT-1), pihaknya meminta agar Dinas Pertanian menggerakkan para penyuluh di lapangan terkait pemupukan yang berimbang. Sebab, ada pengurangan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.

”Pemerintah hanya memberikan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK saja. Sementara ZA, SP-36 dan pupuk organik tidak lagi menjadi pupuk yang mendapatkan subsidi harga. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada pemupukan pada MT-1 ini,” kata dia.

Baca: Menjawab Isu Pupuk Subsidi Dihapus, Bupati Grobogan: Petani Kita Menangis

Selain meminta agar penyuluhan yang masif, Bupati Sri juga meminta agar alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan, meskipun ada pengurungan jenis pupuk yang disubsidi.
Selain meminta agar penyuluhan yang masif, Bupati Sri juga meminta agar alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan, meskipun ada pengurungan jenis pupuk yang disubsidi.Di kesempatan itu juga terungkap penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Grobogan tergolong rendah. Sebab, meski kebijakan sudah berlangsung lama, namun baru 50 persen atau separuh petani yang menggunakannya.Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor tersebut, Grobogan menjadi wilayah terendah di antara empat kabupaten sekitar. Empat kabupaten tersebut yakni Blora, Pati, Demak, dan Grobogan.Grobogan menjadi yang terendah dari penggunaan Kartu Tani, yakni baru 50 persen. Sedangkan Demak sudah 90 persen, Pati 99 persen, dan Blora 97 persen.Tidak hanya itu, Grobogan juga menjadi terendah dari sisi penerimaan Kartu Tani, yakni baru 70 persen. Adapun di Blora sudah diterima 100 persen, Pati 97 persen, dan Demak 99 persen. Reporter: Saiful AnwarEditor: Zulkifli Fahmi

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler