Pengurus PHRI Grobogan 2022-2027 Dikukuhkan, Diharap Bantu Pulihkan Sektor Ekonomi

[caption id="attachment_330104" align="alignleft" width="1890"] Pengurus BPC PHRI Grobogan periode 2022-2027 foto bersama usai pengukuhan, Kamis (3/11/2022). (Murianews/Istimewa)[/caption] MURIANEWS, Grobogan – Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Grobogan periode 2022-2027, Kamis (3/11/2022). Pengukuhan yang dilangsungkan di Front One Hotel Purwodadi dilakukan oleh Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Provinsi Jawa Tengah Heru Isnawan. Dalam susunan pengurus periode 2022-2027, Agus Listiantoro didapuk sebagai Ketua BPC PHRI Kabupaten Grobogan. Dalam kesempatan itu, Ketua BPD PHRI Jateng Heru Isnawan berharap PHRI Grobogan dapat membantu pemkab dalam pemulihan sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19. Baca juga: Ratusan Peserta BLK di Grobogan Didorong Jadi Pengusaha ”Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama kurang lebih 2,5 tahun yang sangat berdampak di berbagai bidang. Kami harapkan PHRI Kabupaten Grobogan dapat membantu pemerintah dalam pemulihan sektor ekonomi,” harapnya. Ketua PHRI Grobogan, Agus Listiantoro mengatakan, pengurus baru PHRI Grobogan akan bersinergi dengan Pemkab Grobogan dalam berbagai bidang. ”BPC PHRI Kabupaten Grobogan akan meningkatkan sinergi dengan Pemkab Grobogan, khususnya dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi,” katanya. Sementara itu, Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto menyatakan apresiasinya atas terbentuknya pengurus PHRI Grobogan. ”Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya kepengurusan ini. Diharapkan dengan dikukuhkannya pengurus baru, PHRI dapat berkontribusi positif terhadap jalannya pembangunan di Kabupaten Grobogan, utamanya dari sektor pariwisata,” katanya. Bambang juga berharap agar PHRI Kabupaten Grobogan dapat berkontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. ”Pengurus baru juga kami harap terus berusaha membina dan mengembangkan badan-badan usaha sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak,” tutupnya.     Reporter: Saiful Anwar Editor: Dani Agus