Tak Kunjung Jadi, Warga Talun Pati Pertanyakan Sertifikat PTSL Miliknya

Murianews, Pati – Sejumlah warga Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendatangi balai desa setempat. Mereka mempertanyakan sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tak kunjung jadi. Berdasarkan informasi yang diterima Murianews, puluhan sertifikat ini diurus sejak 2018 lalu. Para warga sudah membayar Rp 700 ribu per sertifikat. Namun hingga saat ini, puluhan warga belum mendapatkan sertifikat mereka. Beredar isu, sertifikat itu sudah jadi, namun diduga digadaikan. ’’Isunya, ada sekitar sebelas sertifikat yang digelapkan Ketua PTSL. Tiga sertifikat di antaranya dijadikan agunan utang ke beberapa bank dan pegadaian. Ada pula (isu) sertifikat yang dijadikan jaminan utang ke perorangan oleh Ketua Panitia PTSL,’’ ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Baca: 46 Security PG Trangkil Pati Belum Dapat Kompensasi, Nilainya Rp 99,6 Juta Mendapati kabar itu, Ketua PTSL Desa Talun Nur Salim membantahnya. Ia mengatakan, puluhan sertifikat yang belum diterima pemiliknya itu lantaran ada sejumlah revisi. ’’2018 dari pengajuan 1600 sekian masih ada kekurangan kurang lebih 32 (yang belum jadi). Persoalan sisa ini bukan dari pemerintah Desa tetapi dari pihak BPN. Perlu ada revisi. Mulai dari salah gambar, salah letak, salah nomor sehingga perlu adanya revisi,’’ tutur dia. Nus Salim menambahkan, BPN menargetkan sertifikat-sertifkat yang belum jadi itu selesai pada Desember 2022. ’’Kami komitmen, yang penting ada progres. Terkait dengan pengajuan baru ini semoga bisa dipercepat,’’ kata dia. Ungkapan Senada dikatakan Kepala Desa Talun Maksum. Ia siap memastikan puluhan sertifikat tanah yang belum diterima pemiliknya itu segera rampung. ’’Saya sendiri siap menyelesaikan. Karena ada panitia saya menekan agar Ketua segera diselesaikan. PTSL ini mulai 2018. Dulu diketuai Pak Joko. Ia pensiun dan sudah pindah ke Boyolali,’’ imbuh dia. Ia membantah biaya PTSL di desanya Rp 700 ribu pada 2018 lalu. Menurutnya para warga hanya membayar Rp 400 ribu. Maksun juga membantah sertifikat itu digadaikan ke bank. ’’Ada dugaan-dugaan, dikira digadaikan atau diambilkan bank. Untuk biaya Rp 400 ribu,’’ pungkas dia.   Reporter: Umar Hanafi Editor: Zulkifli Fahmi