Hal ini disampaikan Amir saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Undang-Undang Pers dan Literasi Media yang digelar PWI Kudus, Kamis (1/12/2022).
Amir menjelaskan, seorang wartawan harus melaksanakan verifikasi dan mau untuk melakukan mekanisme cek fakta. Sehingga berita yang ditulis tidak terkesan asal-asalan.
”Harus melakukan cek akurasi dan mau melakukan mekanisme cek ulang," katanya.
Amir menambahkan, pengecekan juga harus dimaknai secara seimbang. Dalam hal ini disebut juga dengan
cover both side.
”Artinya meliput harus dua sisi. Bahkan di era sekarang ini sebuah berita dapat dibuat lebih dari dua sisi," sambungnya.
Baca: PWI Kudus Sosialisasikan UU Pers dan Kode Etik JurnalistikAmir menyampaikan ketika hal-hal tersebut telah dilakukan, kemudian masih ada beberapa pihak yang belum puas, maka seorang wartawan dapat berlindung melalui Undang-Undang Pers. Sebab, standar jurnalistik telah dijalani.
Amir menyampaikan ketika hal-hal tersebut telah dilakukan, kemudian masih ada beberapa pihak yang belum puas, maka seorang wartawan dapat berlindung melalui Undang-Undang Pers. Sebab, standar jurnalistik telah dijalani.”Saya ambil contoh tahun 2019 ada media di bawah organisasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen, red) yang memberitakan tentang kasus plagiat rektor Unnes. Saat itu wartawan melakukan cek tetapi tidak dijawab. Kemudian wartawan itu dilaporkan ke polisi karena media tersebut belum berbadan hukum dan dianggap blog biasa," terangnya.
Baca: Ketua DPRD Kudus: Wartawan Punya Kewajiban Mengedukasi MasyarakatDalam hal ini Amir menyebut kurang tepat ketika wartawan tersebut dilaporkan ke polisi. Sebab, menurutnya tahapan peliputan sesuai kode etik yang dilakukan oleh wartawan tersebut sudah tepat.”Saya sebagai Ketua PWI Jateng menyikapi hal ini tidaklah benar ketika dilaporkan ke polisi. Karena menurut saya apa yang dilakukan wartawan tersebut sudah sesuai standar prosedur mekanisme kewartawanan," imbuhnya. Reporter: Vega Ma'arijil UlaEditor: Ali Muntoha
Murianews, Kudus – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Amir Mahmud NS mengingatkan pada insan pers untuk terus menerapkan verifikasi dalam pemberitaan. Hal ini menurut dia, menjaga keberimbangan dalam sebuah berita.
Hal ini disampaikan Amir saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Undang-Undang Pers dan Literasi Media yang digelar PWI Kudus, Kamis (1/12/2022).
Amir menjelaskan, seorang wartawan harus melaksanakan verifikasi dan mau untuk melakukan mekanisme cek fakta. Sehingga berita yang ditulis tidak terkesan asal-asalan.
”Harus melakukan cek akurasi dan mau melakukan mekanisme cek ulang," katanya.
Amir menambahkan, pengecekan juga harus dimaknai secara seimbang. Dalam hal ini disebut juga dengan
cover both side.
”Artinya meliput harus dua sisi. Bahkan di era sekarang ini sebuah berita dapat dibuat lebih dari dua sisi," sambungnya.
Baca: PWI Kudus Sosialisasikan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik
Amir menyampaikan ketika hal-hal tersebut telah dilakukan, kemudian masih ada beberapa pihak yang belum puas, maka seorang wartawan dapat berlindung melalui Undang-Undang Pers. Sebab, standar jurnalistik telah dijalani.
”Saya ambil contoh tahun 2019 ada media di bawah organisasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen, red) yang memberitakan tentang kasus plagiat rektor Unnes. Saat itu wartawan melakukan cek tetapi tidak dijawab. Kemudian wartawan itu dilaporkan ke polisi karena media tersebut belum berbadan hukum dan dianggap blog biasa," terangnya.
Baca: Ketua DPRD Kudus: Wartawan Punya Kewajiban Mengedukasi Masyarakat
Dalam hal ini Amir menyebut kurang tepat ketika wartawan tersebut dilaporkan ke polisi. Sebab, menurutnya tahapan peliputan sesuai kode etik yang dilakukan oleh wartawan tersebut sudah tepat.
”Saya sebagai Ketua PWI Jateng menyikapi hal ini tidaklah benar ketika dilaporkan ke polisi. Karena menurut saya apa yang dilakukan wartawan tersebut sudah sesuai standar prosedur mekanisme kewartawanan," imbuhnya.
Reporter: Vega Ma'arijil Ula
Editor: Ali Muntoha
