Panwaslu Desa di Kudus Dilantik, Tancap Gas Cegah Politik Uang

Murianews, Kudus – Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PPKD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dilantik, Senin (6/2/2023). Para Panwaslu ini diminta untuk segera tancap gas melaksanakan tugas, termasuk masalah politik uang. Mereka akan disebar ke tiap desa di Kecamatan Kota untuk mulai melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Jumlah panwaslu tingkat desa/kelurahan di Kudus ada 132 orang. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kudus, Moh Wahibul Minan, mengatakan banyak tugas yang menanti Panwaslu Kelurahan/Desa. Pihaknya meminta PKD bekerja dengan baik dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. ”Satu orang nanti kan mengawasi satu desa. Teman-teman PKD ini harus menjalin komunikasi dengan tiap-tiap petugas TPS," katanya saat pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Kota, Kudus, Senin (6/2/2023). Jumlah TPS di Kudus ada 3049 TPS. Sedangkan TPS di Kecamatan Kota sementara ini ada 353 TPS. Baca: ASN Tak Netral Jelang Pemilu Terancam Dipecat Minan menambahkan, pihaknya juga meminta para PKD menyukseskan pemilu serentak ini. Selain itu juga menjaga harmonisasi, integritas, dan sopan santun. Minan menambahkan, program kerja yang dilaksanakan di antaranya verifikasi keanggotaan peserta pemilu dan pencocokan dan penelitian (coklit). ”Personel kami memang kurang. Karena satu pengawas meng-cover satu desa. Makanya kami tekankan mereka tetap berkomunikasi dengan petugas TPS juga," sambungnya. Dia meminta pengawas untuk mengawasi dan mencegah politik uang. Sehingga Pemilu 2024 bisa berlangsung demokratis. ”Money politics harus diawasi. Begitu juga dengan coklit. Sudah sesuai aturan atau belum," imbuhnya.   Reporter: Vega Ma'arijil Ula Editor: Ali Muntoha