Pada kelas 10, sejarah akan dimasukkan di dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS), sementara pada kelas 11 dan 12 akan masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.
Hal ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana sejarah menjadi mata pelajaran wajib. Rencana ini pun mengundang reaksi keras dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI).
Meski demikian, pengamat sejarah dari IAIN Kudus Moh Rosyid menilai, penyederhanaan kurikulum itu akan bisa meringankan beban siswa.
“Karena selama ini siswa sudah banyak dibebani dengan berbagai mata pelajaran. Muatan sejarah bisa digantolkan ke mata pelajaran lain,” katanya, Sabtu (19/9/2020).
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Jateng ini tak menampik pentingnya sejarah bagi generasi muda. Ia menilai, manfaat mapel sejarah dalam bentuk penguatan karakter dan jati diri anak bangsa, bisa ditransmisikan dalam mata pelajaran lain.
“Setidaknya ada dua mata pelajaran yang bisa menampung muatan sejarah. Yakni IPS dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn),” ujarnya.
Terkait polemik yang muncul akibat rencana ini, ia mendorong Kemendikbud melakukan
public hearing dengan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari ahli di bidang sejarah, psikologi, sosiologi, antropologi dan lainnya.
“Biar semua ikut bersuara dari sisi lain, tidak hanya dari sisi bidang sejarah. Apalagi waktu penerapan kurikulum ini masih lama, masih Maret 2021 mendatang,” terangnya.
Menurutnya, ada berbagai ragam model dalam kaidah akademik penyusunan kurikulum. Yakni, administratif
top-down atau yang disebutnya diinisiasi atasan, kemudian
grassroot (inisiatif bawahan).Kemudian demonstrasi, yakni hasil kesepakatan. Ada juga pilot project wilayah percontohan dan transmisi.“Transmisi ini memamahmi perbedaan kemampuan siswa di tiap daerah. Dan kecenderungannya Kemendikbud menggunakan model transmisi ini,” katanya.Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno seperti dikutip dari
detik.com, memastikan jika pelajaran sejarah tidak dihapuskan dalam kurikulum.Totok mengatakan sejarah menjadi komponen penting bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai dalam pelajaran sejarah menjadi salah satu kunci pengembangan karakter.Totok mengatakan rencana penyederhanaan kurikulum tersebut masih dalam tahap awal dan pembicaraan. Kemendikbud juga meminta masukan dari berbagai pihak mengenai rencana perubahan kurikulum ini. Reporter: Yuda Auliya RahmanEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Kudus – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan penyederhanaan kurikulum pendidikan. Salah satu poinnya, sejarah tak menjadi pelajaran wajib di tingkat SMA/sederajat.
Pada kelas 10, sejarah akan dimasukkan di dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS), sementara pada kelas 11 dan 12 akan masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.
Hal ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana sejarah menjadi mata pelajaran wajib. Rencana ini pun mengundang reaksi keras dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI).
Meski demikian, pengamat sejarah dari IAIN Kudus Moh Rosyid menilai, penyederhanaan kurikulum itu akan bisa meringankan beban siswa.
“Karena selama ini siswa sudah banyak dibebani dengan berbagai mata pelajaran. Muatan sejarah bisa digantolkan ke mata pelajaran lain,” katanya, Sabtu (19/9/2020).
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Jateng ini tak menampik pentingnya sejarah bagi generasi muda. Ia menilai, manfaat mapel sejarah dalam bentuk penguatan karakter dan jati diri anak bangsa, bisa ditransmisikan dalam mata pelajaran lain.
“Setidaknya ada dua mata pelajaran yang bisa menampung muatan sejarah. Yakni IPS dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn),” ujarnya.
Terkait polemik yang muncul akibat rencana ini, ia mendorong Kemendikbud melakukan
public hearing dengan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari ahli di bidang sejarah, psikologi, sosiologi, antropologi dan lainnya.
“Biar semua ikut bersuara dari sisi lain, tidak hanya dari sisi bidang sejarah. Apalagi waktu penerapan kurikulum ini masih lama, masih Maret 2021 mendatang,” terangnya.
Menurutnya, ada berbagai ragam model dalam kaidah akademik penyusunan kurikulum. Yakni, administratif
top-down atau yang disebutnya diinisiasi atasan, kemudian
grassroot (inisiatif bawahan).
Kemudian demonstrasi, yakni hasil kesepakatan. Ada juga pilot project wilayah percontohan dan transmisi.
“Transmisi ini memamahmi perbedaan kemampuan siswa di tiap daerah. Dan kecenderungannya Kemendikbud menggunakan model transmisi ini,” katanya.
Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno seperti dikutip dari
detik.com, memastikan jika pelajaran sejarah tidak dihapuskan dalam kurikulum.
Totok mengatakan sejarah menjadi komponen penting bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai dalam pelajaran sejarah menjadi salah satu kunci pengembangan karakter.
Totok mengatakan rencana penyederhanaan kurikulum tersebut masih dalam tahap awal dan pembicaraan. Kemendikbud juga meminta masukan dari berbagai pihak mengenai rencana perubahan kurikulum ini.
Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha
