Kudus Punya Waktu Hingga 14 November Usulkan UMK 2021 ke Gubernur

MURIANEWS, Kudus - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mempunyai batas waku hingga pekan kedua November 2020, untuk mengusulkan rekomendasi kepada gubernur Jawa Tengah  perihal besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2021. Hal tersebut diungkapkan Kabid Hubungan Industri dan Perselisihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop UKM) Kudus Agus Juanto, Selasa (3/11/2020). Ia menyebutkan, dalam surat edaran yang dikirimkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng disebutkan batas akhir usulan UMK yakni 14 November 2020. "Kami sudah mendapatkan surat edaran dan diberi waktu maksimal sampai 14 November 2020, surat rekomendasi besaran UMK 2021 dari Plt Bupati harus sudah sampai kepada gubernur," katanya. Setelah itu, lanjut dia, gubernur akan menimbang usulan besaran UMK itu dan menetapkannya pada 21 November 2020. "Selama ini di Jawa Tengah itu memang memang menerapkan UMK untuk tiap kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur,” ujarnya. Baca: Pekan Ini Upah Minimum Kabupaten Kudus Mulai Dirembuk Menyikapi hal tersebut, Dewan Pengupahan yang berisi perwakilan pengusaha, buruh dan pemerintah akan mulai membahas mengenai usulan UMK 2020. "Kamis (5/10/2020) kami akan mulai mendiskusikannya dengan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha (Apindo), serikat pekerja, BPS, Bappeda hingga dari perguruan tinggi," ungkapnya. Dewan Pengupahan nantinya yang akan membahas apakah akan mengikuti edaran dari Menaker yang menginginkan tak ada kenaikan upah minumum pada 2021, atau mengikuti Gubernur Jateng yang menaikkan UMP sebesar 3,27 persen. "Kami (Dewan Pengupahan) sifatnya hanya memberikan saran, terkait rekomendasi nanti sepenuhnya ada di tangan Plt Bupati, dan yang memutuskan nantinya gubernur," tandasnya.   Reporter: Yuda Auliya Rahman Editor: Ali Muntoha