Pedagang Pasar Kliwon Kudus Ancam Gelar Dagangan di Jalan Jika PPKM Diperpanjang

[caption id="attachment_231259" align="alignleft" width="1170"] Ketua HPPK Kudus Sulistiyanto. (MURIANEWS/Yuda Auliya Rahman)[/caption]

MURIANEWS, Kudus -  Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Kudus mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kudus diperpanjang. Pedagang yang berjualan di Pasar Kliwon akan menggelar dagangannya di jalan.

"Kalau memang PPKM diperpanjang lagi, dan kondisi kami di lapangan sudah parah dan terhimpit seperti ini, kami terpaksa harus mengadakan aksi. Seluruh pedagang Pasar Kliwon akan kami upayakan untuk menggelar daganganya di jalan. Kalau perlu mengitari Pasar Kliwon," kata Sulistiyanto, Ketua HPPK Kudus, Sabtu (31/7/2021).

Aksi yang akan dilakukan itu, lanjut Sulis,  agar para pejabat mengetahui jika kondisi pedagang Pasar Kliwon saat ini cukup memprihatinkan dalam hal ekonomi. Hingga hari ini penurunan omzet pedagang di Pasar Kliwon Kudus sudah mencapai 90 persen.

"Setiap harinya hanya penduduk Pasar Kliwon yang berlalu-lalang, tanpa ada transaksi.  Mereka (pedagang) bingung, mau tutup repot, tidak tutup ya repot, " ucapnya.

Ia menjelaskan, dari 2.500 pedagang yang berada di Pasar Kliwon hanya 70 persennya yang kini masih aktif berjualan. Begitu juga pekerja atau karyawan yang ada di Pasar Kliwon juga banyak yang dirumahkan.

"Banyak yang memilih tutup,  yang paling ngenes yang dialami para pekerja, apalagi yang sudah punya anak. Sudah banyak sekali (yang dirumahkan) hampir 40 persen karyawan dirumahkan. Misal satu pedagang minimal ada dua karyawan itu sudah 5.000 karyawan, dan ini 40 persennya dirumahkan," ungkapnya.

Meski demikian, saat ini sudah ada beberapa pedagang yang memaksimalkan penjualan online. Namun, tidak bisa seluruhnya diterapkan dan penjualannya pun juga tidak seramai jika transaksi jual beli dilakukan secara langsung."Penjualan online tidak terlalu signifikan, masih ramai biasa. Ini setiap harinya kami (pedagang) pasti nombok (rugi) saat buka, tidak ada yang dibawa pulang, " terangnya.Pihaknya juga memohon agar Bupati Kudus HM Hartopo bisa mengeluarkan kebijakan atau imbauan untuk pegawai pemerintahan untuk mengutamakan berbelanja di pasar tradisional. Sehingga sedikit bisa menggerakkan laju perekonomian di pasar tradisional."Saya sudah pernah mengusulkan itu, tapi sampai sekarang belum ada imbauan yang dikeluarkan bupati. Baik itu untuk ASN atau pegawai yang bekerja di bawah pemerintahan," pungkasnya.  Reporter: Yuda Auliya RahmanEditor: Ali Muntoha