Ratusan Sopir Truk Kudus, Pati dan Jepara Geruduk Kantor Gubernuran, Tolak Sanksi Bagi ODOL

MURIANEWS, Kudus - Ratusan sopir truk dari Kudus, Jepara, dan Pati mulai berangkat ke Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Mereka akan menggeruduk kantor Gubernuran dan menuntut agar revisi Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Selain itu, mereka juga menolak adanya penerapan sanksi bagi truk overdimensi dan overload (ODOL).

Ratusna sopir tersebut berangkat menggunakan beberapa bus dari titik kumpul di Lingkar Timur, seputaran Terminal Induk Jati, Kabupaten Kudus, Jumat, (11/3/2022).

Dari pantauan MURIANEWS hampir sekitar jam 10.00 WIB, mereka sudah mulai berangkat.

"Ada sekitar 250 sopir, kami siapkan tiga bus dan tiga truk komando yang berangkat," kata salah satu Penanggung Jawab Aksi Gerakan Sopir Jateng Anggit Putra Iswandaru, saat ditemui di depan Terminal Induk Jati.

Baca: Ratusan Truk dari Kudus Akan Ikut Demo soal ODOL di Semarang

Ia menjelaskan, keberangkatan ratusan sopir menggunakan bus tersebut untuk menghindari adanya kemacetan lalu lintas yang terjadi. Armada truk para sopir, sambung dia, sebagian ada yang dipusatkan di Terminal Cargo, ada juga yang masih berada di garansi atau rumahnya masing-masing.

"Kami tidak jadi bawa armada truk, takutnya nanti menimbulkan kemacetan yang parah. Kami juga tidak ingin mengganggu arus lalu lintas. Karena ini dari Kudus, Jepara, sama Pati yang menuju ke Semarang," jelasnya.
"Kami tidak jadi bawa armada truk, takutnya nanti menimbulkan kemacetan yang parah. Kami juga tidak ingin mengganggu arus lalu lintas. Karena ini dari Kudus, Jepara, sama Pati yang menuju ke Semarang," jelasnya.Baca: Soal Truk ODOL, Organda Kudus Sarankan Ini ke PemerintahLebih lanjut, Ia menyebut, kedatangan mereka ke Semarang untuk melakukan aksi audiensi ke Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sebenarnya, semalam pihaknya juga sudah melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan ada sedikit titik terang atau solusi.Baca: ODOL Dinilai Rusak Jalan Tol Hingga Negara Alami Kerugian Rp 1 Triliun Per Tahun"Dari hasil kemarin kami ke Kantor Dishub Provinsi sudah ada titik terang. Mungkin akan dijelaskan pada hari ini di Kantor Gubernur," jelasnya. Reporter : Yuda Auliya RahmanEditor: Cholis Anwar