Mantan Kades Undaan Lor Kudus Ditahan Kejaksaan

MURIANEWS, Kudus – Mantan Kepala Desa (Kades) Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus.

Mantan kades berinisial EP tersebut ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran Dana Desa tahun 2019 senilai Rp 259 juta.

”Tersangka kami lakukan penahanan Senin (18/7/2022) kemarin. Sekaligus penyerahan tersangka dan barang bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka dari jaksa penyidik kepada penuntut umum," kata Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus Bambang Sumarsono, Selasa (19/7/2022).

Setelah dilakukan penelitian, sambung Bambang, penuntut umum berpendapat terhadap perkara tersebut layak dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penuntut umum juga melakukan penahanan di rutan dengan berbagai pertimbangan.

”Penuntut umum melakukan penahanan Rutan selama 20 hari, dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti," ucapnya.

Baca: Korupsi, Mantan Kades Lau Kudus Dipenjara Lima Tahun Tiga Bulan

Ia menjelaskan, kasus korupsi tersebut diketahui saat tahun 2019, Pemerintah Desa Undaan Lor telah menerima sejumlah dana transfer yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah, yang disalurkan melalui rekening kas desa.

Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan di desa, baik fisik maupun nonfisik yang dikelola langsung oleh mantan kades tersebut.
Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan di desa, baik fisik maupun nonfisik yang dikelola langsung oleh mantan kades tersebut.Padahal, EP sebagai pemegang  kekuasaan pengelolaan keuangan desa sudah menunjuk dan menetapkan pengelola teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), tim pengelola kegiatan (TPK), dan bendahara.Baca: Dipolisikan Warganya, Kades Kandangan Grobogan Ternyata Dikenal Punya Tabiat BeginiTPK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam APBDes.”Dalam perkara ini diduga TPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur undang-undang karena dikelola langsung oleh tersangka," ungkapnya.Kemudian, Dana Desa yang digunakan untuk beberapa kegiatan, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga terjadi kerugian keuangan negara. Reporter: Yuda Auliya RahmanEditor: Ali Muntoha