Dikritik Bupati Kudus soal Instalasi Listrik Tak Standar, Begini Respon PLN

Murianews, Kudus – Bupati Kudus HM Hartopo mengkritik PLN karena banyak instalasi listrik di rumah pelanggan yang tak sesuai standar. PLN pun langsung meresponnya. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi standar teknis instalasi listrik pelanggan di Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (10/4/2023). Sosialisasi ini digelar PLN UP3 Kudus Bersama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cabang Kendeng Muria, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Jateng, dan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) PPILN. Sejumlah stakeholder seperti Insralator Biro Tenaga Listrik (BTL), lembaga LIT wilayah Kudus, perwakilan dinas pendidikan hingga perwakilan sekolah SMK pun mengikuti sosialisasi ini. ”Memang saat kegiatan beberapa waktu lalu, Pak Bupati sempat menyampaikan adanya keluhan dari masyarakat adanya instalasi listrik yang tidak standar. Makanya sosialisasi ini kami gelar sebagai tindak lanjutnya," kata Yunarsih, Manager PLN UP3 Kudus. Baca: Bupati Kudus Geram Banyak Instalasi Listrik Tidak Standar Ia menjelaskan, sejauh ini instalasi listrik baru menyaratkan harus sudah bersertifikat laik operasi (SLO). Pihaknya juga memastikan penggunaan peralatan yang sesuai standar pada instalasi listrik di setiap rumah. ”Walaupun dalam hal instalasi tersebut menjadi tanggung jawab pelanggan sendiri, namun PLN tetap konsisten mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa BTL yang resmi dan bersertifikat, sehingga instalasi listrik aman dari potensi bahaya.” jelasnya. Sebelumnya, Bupati Kudus HM Hartopo geram lantaran adanya instalasi listrik di rumah-rumah yang dinilai tidak sesuai standar. Pihaknya banyak menerima aduan atau komplain dari masyarakat mengenai hal itu. Baca: Pemadaman Listrik Tiga Hari di Grobogan, Ini Daftar Desa Terdampak Pernyataan ini juga disampaikan Hartopo saat memberikan sambutan dalam sosialisasi standar instalasi listrik pelanggan baru yang digelar di Pendapa Kabupaten Kudus. ”Saya komplain dengan PLN terkait pekerjaan intstalasi di kampung yang tidak ada SOP yang jelas. Saya tidak mau jika nanti itu berdampak menjadikan kebakaran atau sebagainya," katanya. Bupati menyebut, kurangnya pengawasan kepada biro instalasi listrik (BTL) saat melakukan pemasangan menjadi penyebab terjadinya instalasi listrik yang tidak sesuai dengan SOP.   Editor: Ali Muntoha